BM DItempel Stiker Belum Bayar Pajak oleh Pemerintah, Anhar ; Satpol PP tidak Boleh Semena-mena

- Jurnalis

Selasa, 25 Maret 2025 - 14:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co,Samarinda- Big Mall (BM) Samarinda yang terletak di Jalan Ir. Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang dinilai belum melunasi pajak selama 2 tahun dan mendapatkan perlakuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memasang stiker peringatan. Senin (25/3/2025)

Hal ini mendapatkan kritikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar yang secara langsung melakukan hal demikian, lantaran pengelola Mall belum menyanggupi untuk menunaikan kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Hal itu harusnya tidak boleh terjadi, dan pemerintah jangan tiba-tiba berbuat seperti itu,harus ada langkah persuasif dulu dengan pihak terkait,”jelasnya

Baca Juga :  Pecahkan Rekor Baru, DPC Peradi SAI Samarinda Gelar Pembekalan Calon Advokat Sebanyak 78 Peserta

Tak sampai disitu, dikabarkan jika pengelolaan bangunan tersebut belum membayar pajak selama dua tahun yaitu 2023 dan 2024. Meskipun system pengelolaan pajak sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

*Saya meminta pemerintah untuk melakukan hal tersebut dengan beberapa tahapan, mulai dari tahapan pemberitahuan terlebih dahulu, apabila pengelola enggan untuk mendengarkan, maka barulah bangunan ini dapat dilakukan penyegelan.

Anharberharap, ada pendekatan persuasif antara pemerintah dengan pengelola. Pasalnya, Big Mall Samarinda ini merupakan pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Samarinda. Ditambah menjelang hari raya Idulfitri masyarakat berbondong-bondong berkunjung ke Mall untuk berbelanja.

Baca Juga :  Perang yang Difitnah kan, Damai yang Dikhianati, Pater Marsel Agot, SVD: Pemberitaan Menyesatkan Publik

“Harusnya ada pendekatan yang persuasive dengan tahapan pemberitahuan, seandainya pusat perbelanjaan itu tutup tanpa pemberitahuan maka aka nada banyak pekerja yang jadi korban,”tegasNya

Semnetara, Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini mengaku pihaknya sudah melakukan tahapan tersebut namun tidak diindahkan oleh manajemen dan tetap beroperasi.

“Sehingga kami tempel stiker pemberitahuannya karena tidak ada itikad baik. Karena tahapan nya sudah kamu lakukan ,” tutupnya.

Berita Terkait

Andi Harun Kader Gerindra Soroti Permintaan Maaf Rudy Mas’ud
Welcome Dinner Rakorda Kominfo Kaltim di Samarinda, Andi Harun Soroti Sinergi Antar Wilayah
Andi Harun Ungkap Penyebab Utama Banjir Samarinda, Sodetan Jadi Solusi Strategis
PT Kaltim Kabulkan Banding, Terdakwa Lolos dari Pidana Penjara Diganti Dengan Pengawasan
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons keras pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, serta Tim Ahli Gubernur Kaltim, Sudarno Terkait Polemik Iuran BPJS Kesehatan
Pecahkan Rekor Baru, DPC Peradi SAI Samarinda Gelar Pembekalan Calon Advokat Sebanyak 78 Peserta
Kebijakan Pemprov Kaltim Dinilai “Menyakiti dan mengkerdilkan Rakyat”, KNPI Samarinda Soroti Penghapusan Bankeu dan BPJS
Perang yang Difitnah kan, Damai yang Dikhianati, Pater Marsel Agot, SVD: Pemberitaan Menyesatkan Publik
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 21:37 WIB

Andi Harun Kader Gerindra Soroti Permintaan Maaf Rudy Mas’ud

Senin, 27 April 2026 - 23:04 WIB

Welcome Dinner Rakorda Kominfo Kaltim di Samarinda, Andi Harun Soroti Sinergi Antar Wilayah

Jumat, 24 April 2026 - 21:12 WIB

Andi Harun Ungkap Penyebab Utama Banjir Samarinda, Sodetan Jadi Solusi Strategis

Kamis, 23 April 2026 - 17:59 WIB

PT Kaltim Kabulkan Banding, Terdakwa Lolos dari Pidana Penjara Diganti Dengan Pengawasan

Minggu, 12 April 2026 - 21:49 WIB

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons keras pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, serta Tim Ahli Gubernur Kaltim, Sudarno Terkait Polemik Iuran BPJS Kesehatan

Berita Terbaru