Radiuskaltim.co, Samarinda – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memicu perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Bagi Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, kondisi ini bukan sekadar tantangan fiskal, tetapi alarm agar kota mulai membangun kekuatan pendapatan mandiri.
Deni menilai, ketergantungan terhadap dana pusat selama ini membuat daerah rentan setiap kali terjadi penyesuaian kebijakan nasional. Karena itu, ia menegaskan pentingnya perubahan orientasi pembangunan yang lebih berani menggali potensi lokal.
“Setiap kali ada pengetatan anggaran pusat, daerah ikut terguncang. Ini tanda bahwa kita perlu mesin pendapatan sendiri yang lebih stabil,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Samarinda memiliki basis ekonomi yang cukup besar, khususnya sektor perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi kreatif. Namun, potensi tersebut dinilai belum diolah secara strategis menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Potensi lokal kita banyak. Tinggal bagaimana mengubahnya menjadi ruang fiskal yang nyata, bukan sekadar potensi di atas kertas,” jelasnya.
Menurut Deni, pemotongan TKD memang dapat memengaruhi sejumlah rencana pembangunan, terutama proyek fisik dan program pelayanan publik yang memerlukan belanja besar. Tetapi hal itu justru membuka ruang evaluasi penggunaan APBD agar lebih selektif dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa terus bertumpu pada bantuan pusat. Daerah harus disiplin, efisien, dan memprioritaskan program yang benar-benar berdampak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi dari sektor pengelolaan aset, retribusi layanan publik, dan pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pinggiran kota. Deni menilai, ketiga sektor tersebut bisa menjadi tumpuan baru bila ditata secara profesional.
“Kalau tiga sektor itu diperbaiki, kita bisa memperkuat kemandirian fiskal dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
DPRD, lanjutnya, akan mengawal pemkot dalam menyiapkan strategi pendapatan yang lebih progresif sekaligus memastikan efisiensi belanja daerah berjalan konsisten.
“Pembangunan tidak boleh tersendat hanya karena TKD turun. Yang harus kita lakukan adalah mengatur ulang cara daerah mengelola keuangannya,” tambahnya.
Deni berharap momentum ini mendorong Samarinda membangun pondasi fiskal yang tangguh dan tidak mudah terguncang oleh dinamika kebijakan nasional.
“Kemandirian fiskal adalah syarat kota maju. Kalau kita ingin Samarinda melangkah lebih cepat, maka kita harus siap membiayai langkah itu dengan kekuatan sendiri,” pungkasnya.
