Radiuskaltim.co, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah tetap menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan anggaran 2026.
Pemerintah daerah berupaya menjaga agar agenda pembangunan yang telah ditetapkan tetap berjalan di tengah upaya mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan, arahan Bupati Kukar menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Kata dia, tidak hanya program pembangunan, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan masyarakat dan kewajiban pelayanan pemerintahan terpenuhi.
“Anggaran yang berkenaan dengan pencapaian target visi misi kepala daerah itu juga masuk dalam prioritas utama,” ungkap Sunggono saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat beberapa komponen yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk pembayaran honor kader Posyandu, ketua RT, dan petugas Puskessos yang memiliki peran dalam pelayanan di lingkungan masyarakat.
Kedua, pemerintah harus menyelesaikan belanja wajib mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur. Kewajiban tersebut tetap menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian karena merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Standar pelayanan minimal itu juga harus kita penuhi. Kita upayakan karena itu kan amanatnya di pemerintah pusat untuk kita selesaikan,” jelasnya.
Sunggono menyebutkan, seluruh komponen tersebut terus dijaga agar pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan arahan kepala daerah. Pemerintah daerah berupaya tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat ketika melakukan penyesuaian dan percepatan realisasi belanja.
“Terhadap hal-hal itu alhamdulillah sampai hari ini kita konsisten,” katanya.
Konsistensi dalam menentukan prioritas tersebut, menurut Sunggono, menjadi salah satu upaya agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, percepatan realisasi juga terus didorong melalui koordinasi Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran Bappeda serta BPKAD. Langkah tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar pelaksanaan anggaran dapat segera diselesaikan.
“Menjadi prioritas-prioritas yang terus kita upayakan bisa kita realisasikan,” pungkasnya. (Adv/Hrd)
