Radiuskaltim.co, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, segera diselesaikan.
Setelah perizinan rampung, PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) menargetkan fasilitas tersebut mulai beroperasi pada Januari 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan SPBN Anggana merupakan bagian dari penugasan pemerintah daerah kepada MGRM. Pemerintah daerah juga memberikan penugasan serupa untuk pembangunan SPBN di wilayah hulu.
Saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-8 PT MGRM belum lama ini, Bupati Aulia menyampaikan bahwa ketersediaan modal sudah siap untuk mendukung kelanjutan pembangunan.
Menurutnya, penyelesaian perizinan menjadi langkah penting agar pengerjaan fisik bisa terus dilanjutkan. Fasilitas tersebut dibangun untuk membantu nelayan mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) dengan lebih mudah.
Direktur Utama MGRM, Efri Novianto, menjelaskan bahwa pembangunan SPBN Anggana kini memasuki tahap pengerjaan fisik. Progresnya diperkirakan mencapai 10 hingga 20 persen, dengan lahan yang sudah tersedia dan dua tangki BBM berkapasitas masing-masing 15 kiloliter (KL) dalam pengiriman.
“Sekarang izin pembangunan sudah keluar. Kontraktor pemenang sudah ada dan pekerjaan fisik sedang berjalan,” kata Efri.
Sebelum memasuki tahap tersebut, MGRM harus menyelesaikan rangkaian perizinan yang melibatkan pendataan kapal nelayan, pengurusan dokumen Pas Kecil melalui KSOP, rekomendasi instansi perikanan, hingga izin Pertamina Patra Niaga.
Proses itu juga mencakup PKKPR, persetujuan lingkungan, serta persyaratan teknis lainnya. Efri menyebut izin dari Pertamina Patra Niaga telah selesai sekitar satu hingga dua minggu sebelumnya.
Meski pengerjaan fisik sudah dimulai, perusahaan masih mengejar target penyelesaian pada akhir 2026. Jika sesuai rencana, SPBN dapat beroperasi pada Januari 2027.
Efri menilai penyederhanaan perizinan akan membantu pembangunan fasilitas serupa pada masa mendatang, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir.
“Kami mendapat informasi bahwa akan ada kebijakan percepatan perizinan, khususnya untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Mudah-mudahan prosesnya tidak seribet yang kami alami hari ini,” ujarnya. (Adv/Hrd)
