RadiusKaltim.co, Samarinda – Kondisi itu dinilai kontradiktif dengan banyaknya proyek pembangunan di daerah menggunakan anggaran yang besar, namun justru mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah untuk mengerjakannya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar menerangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Samarinda masih bertengger di angka 5,75 persen pada tahun 2025.
Menurut Anhar, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi warga Samarinda.
Dengan APBD Samarinda yang menyentuh angka Rp5,1 triliun pada tahun 2025, angka pengangguran seharusnya bisa ditekan secara masif. Begitu pula pada tahun 2026, meski APBD menyusut menjadi Rp3,1 triliun, pemanfaatan anggaran untuk masyarakat lokal wajib dilakukan secara maksimal.
“TPT kita masih lumayan tinggi, sedangkan sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kurang lebih sekitar 7 sampai 8 persen terhadap pergerakan perekonomian kita,” kata Anhar, ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (30/5/2026)
Tak hanya itu, Anhar kemudian membandingkan kondisi Samarinda dengan kota tetangga, Balikpapan. Dia mempertanyakan angka pengangguran di Samarinda yang masih tergolong tinggi, di sela keberlangsungan proyek fisik bernilai ratusan miliar rupiah di ibu kota Provinsi Kaltim ini.
“Kalau kita melihat, program pembangunan pemerintah cukup banyak seperti Teras Samarinda, Terowongan (Tunnel) Samarinda, dan proyek lainnya. Tetapi serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” ujar Anhar.
Dia juga melihat kebanyakan proyek-proyek pembangunan di Samarinda justru lebih banyak melibatkan pekerja dan material dari luar daerah. Kondisi inilah membuat proyek bernilai ratusan miliar tersebut tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
“Seperti pembangunan Terowongan Samarinda, mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Belanja barangnya juga dari Surabaya dan Jakarta. Otomatis perputaran ekonominya tidak di daerah sendiri,” jelas Anhar.
Lebih lanjut, menurut Anhar Dampak dari itu membuat Samarinda kehilangan potensi pendapatan daerah yang besar dari sektor pajak transaksi.
“Transaksinya di sana (luar Samarinda), maka pajaknya masuk ke luar daerah juga. Samarinda tidak dapat apa-apa,” cetusnya.
Anhar kemudian membandingkan kondisi ekonomi masyarakat Samarinda dengan Balikpapan. Berdasarkan data yang dia punya, sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda berkisar 7-8 persen. Ketimpangan ini jelas pada pendapatan per kapita.
“Per kapita kita hanya di angka Rp85 juta per tahun atau sekitar Rp6 juta-Rp7 juta per bulan. Dibandingkan dengan Balikpapan per kapitanya sudah menembus Rp222 juta per tahun atau setara Rp16 juta-Rp17 juta per bulan,” sebutnya.
Melihat tingginya angka pengangguran terbuka di Samarinda ini, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan kembali memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan belanja material di dalam daerah, untuk menekan tingginya angka pengangguran.
