Minim Pengawas dan Fasilitas Terbatas, DPRD Kaltim Desak Pembenahan Pengawasan Madrasah

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 00:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur menyoroti lemahnya sistem pengawasan pendidikan keagamaan di daerah.

Keterbatasan jumlah pengawas madrasah dan kurangnya fasilitas pendukung dinilai menjadi hambatan serius bagi peningkatan mutu pendidikan.

Sorotan ini menguat setelah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim mengajukan penambahan personel dan insentif bagi Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan beban kerja pengawas saat ini jauh dari proporsional. Banyak di antara mereka harus mengawasi wilayah yang luas, bahkan lintas kecamatan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai.

“Wilayah pengawasan terlalu besar untuk ditangani oleh jumlah pengawas yang sangat terbatas. Penambahan personel sesuai kebutuhan riil sudah tidak bisa ditunda,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga :  Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan, Dispora Kaltim Adakan Seminar Kepemimpinan Pemuda

Agusriansyah menyebut penambahan pengawas memang menjadi ranah Kementerian Agama.

Namun ia menegaskan pentingnya percepatan pemetaan kebutuhan SDM agar langkah tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Tidak hanya kekurangan tenaga, persoalan lain yang mengemuka adalah ketiadaan insentif bagi pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI).

Berbeda dengan pengawas di bawah Dinas Pendidikan, pengawas Kemenag bekerja tanpa dukungan anggaran operasional.

“Mereka harus turun langsung ke lapangan, butuh transportasi dan biaya operasional. Tanpa insentif, tentu sangat memberatkan,” tuturnya.

Baca Juga :  Gelar Gebyar Ramadhan UMKM, Adnan Faridhan Apresiasi Pemrov Kaltim

Kemenag turut mengusulkan dukungan transportasi dan sarana mobilitas lain untuk mempermudah tugas para pengawas.

Agusriansyah menilai aturan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut membantu pembiayaan tertentu untuk Kemenag.

DPRD memastikan aspirasi ini tidak berhenti di forum rapat. Hasil pembahasan akan diteruskan kepada pimpinan dewan sebelum disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kami akan mengawal agar kebutuhan insentif dan fasilitas pendukung bagi pengawas benar-benar bisa direalisasikan,” tegasnya.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Rendi Solihin Minta Transparansi Retribusi Pantai Tanah Merah Diterapkan di Destinasi Wisata Lain
Korpri Kukar Disiapkan Jadi Penopang Kesejahteraan ASN
Pemkab Kukar Perluas Dorongan Perlindungan bagi Pekerja
ASN Kukar Bisa Kuliah S3 di Jepang Lewat Program Beasiswa Daerah
Bupati Aulia Minta Pelaku Seni Tingkilan Diberi Ruang Tampil di Kegiatan Daerah
Efisiensi Anggaran Tak Boleh Hentikan Kukar Kaya Festival
Aji Ali Husni Minta Atlet Kukar Jaga Mental dan Sportivitas
Ikuti Lima Kejuaraan Olahraga di Kaltim, Kukar Kirim 2500 Atlet
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 19:09 WIB

Rendi Solihin Minta Transparansi Retribusi Pantai Tanah Merah Diterapkan di Destinasi Wisata Lain

Minggu, 1 November 2026 - 19:06 WIB

Korpri Kukar Disiapkan Jadi Penopang Kesejahteraan ASN

Minggu, 1 November 2026 - 19:03 WIB

Pemkab Kukar Perluas Dorongan Perlindungan bagi Pekerja

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:57 WIB

ASN Kukar Bisa Kuliah S3 di Jepang Lewat Program Beasiswa Daerah

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Bupati Aulia Minta Pelaku Seni Tingkilan Diberi Ruang Tampil di Kegiatan Daerah

Berita Terbaru

Diskominfo

Korpri Kukar Disiapkan Jadi Penopang Kesejahteraan ASN

Minggu, 1 Nov 2026 - 19:06 WIB

Diskominfo

Pemkab Kukar Perluas Dorongan Perlindungan bagi Pekerja

Minggu, 1 Nov 2026 - 19:03 WIB

Diskominfo

ASN Kukar Bisa Kuliah S3 di Jepang Lewat Program Beasiswa Daerah

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:57 WIB