Dana Transfer 2026 Terpangkas, DPRD Kaltim Siapkan Penyesuaian Program Daerah

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 00:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan menghadapi tahun anggaran 2026 yang diperkirakan menjadi periode dengan tekanan fiskal paling besar dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengubah arah pembangunan di daerah.

Dari pagu awal sekitar Rp21,1 triliun, Kaltim diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp15 triliun. Selisih Rp6,1 triliun tersebut membuat ruang fiskal daerah menyusut signifikan.

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menjelaskan, hampir 70 persen komponen Transfer ke Daerah (TKD) terdampak pemangkasan.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus meninjau ulang prioritas program.

Baca Juga :  DPRD Samarinda Soroti Minimnya Ruang Interaksi Anak, Sri Puji Minta Pemkot Perbanyak Fasilitas Ramah Keluarga

“Situasi ini mengharuskan semua sektor merampingkan program. Kita tidak punya pilihan selain menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal yang ada,” ujar Hamas, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai sejumlah program sosial yang bersifat tambahan kemungkinan akan menjadi prioritas evaluasi.

Salah satunya ialah program bantuan perjalanan ibadah seperti Gratispol dan Jospol yang mencakup umrah dan keberangkatan marbot masjid.

Program tersebut dinilai tidak menyentuh kelompok masyarakat secara luas sehingga berpotensi dikurangi bila pemotongan anggaran diberlakukan.

Meski demikian, Hamas menegaskan layanan pendidikan harus tetap dipertahankan. Ia menilai sektor ini merupakan pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tidak seharusnya menjadi korban penghematan.

Baca Juga :  Persiapkan Generasi Muda dalam Pembangunan IKN, Dispora Kaltim Bekali 500 Pemuda Dalam Demokrasi

Adapun keputusan akhir mengenai program mana yang akan disesuaikan berada di tangan pemerintah provinsi.

DPRD, kata Hamas, masih menunggu rancangan skema penyesuaian yang disiapkan eksekutif.

Sementara itu, Gubernur Kaltim disebut masih membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Namun hingga kini, regulasi resmi terkait dasar hukum pemangkasan belum diterbitkan.

“Perpres yang menjadi dasar pemotongan belum keluar. Informasinya masih sebatas penyampaian dari kementerian,” ujarnya.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Iswandi Kritisi Pemkot Terkait Gedung Bekas Plaza 21 yang Dibiarkan Terbengkalai dalam Waktu Lama
DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi Sektor Perbankan Bersama Pemkot Samarinda
DPRD Nilai Bank Mandiri dan BTN Tidak Berkontribusi Terhadap Pembangunan di Samarinda
DPRD Samarinda Soroti Sejumlah Ruas Jalan yang Masih Gelap di Malam Hari
DPRD Samarinda Soroti Maraknya Pertamini di Samarinda, Adnan Faridhan ; Pemkot Tak Gegebah Lakukan Penertiban
DPRD Samarinda Soroti Persoalan Akses Layanan Dasar bagi Warga Transmigran di Batu Besaung dan Batu Cermin
KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim
KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:25 WIB

Iswandi Kritisi Pemkot Terkait Gedung Bekas Plaza 21 yang Dibiarkan Terbengkalai dalam Waktu Lama

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:22 WIB

DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi Sektor Perbankan Bersama Pemkot Samarinda

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:17 WIB

DPRD Nilai Bank Mandiri dan BTN Tidak Berkontribusi Terhadap Pembangunan di Samarinda

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:14 WIB

DPRD Samarinda Soroti Sejumlah Ruas Jalan yang Masih Gelap di Malam Hari

Rabu, 10 Juni 2026 - 23:04 WIB

DPRD Samarinda Soroti Persoalan Akses Layanan Dasar bagi Warga Transmigran di Batu Besaung dan Batu Cermin

Berita Terbaru