Daerah Diminta Dilibatkan Aktif dalam Tata Kelola Energi Bersubsidi

- Jurnalis

Jumat, 19 Desember 2025 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan distribusi energi bersubsidi tidak bisa lagi ditangani dengan pola sentralistik. Keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan BBM dan gas elpiji dinilai menjadi akar berulangnya masalah kelangkaan dan gejolak harga di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pemerintah daerah selama ini berada di posisi yang tidak seimbang. Daerah diminta menjaga stabilitas, namun tidak diberi ruang untuk mengawasi langsung jalur distribusi maupun penentuan kuota energi bersubsidi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap menanggung dampak sosial ketika terjadi antrean panjang atau pasokan tersendat. Padahal, seluruh kendali distribusi berada di tingkat pusat dan dijalankan oleh pihak tertentu tanpa keterlibatan aktif pemerintah lokal.

Baca Juga :  Fuad Fakhruddin Akan Pertanyakan Pengurangan Anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas

Rohim menilai lemahnya transparansi distribusi membuka celah penyimpangan di lapangan, mulai dari permainan harga hingga dugaan penimbunan. Tanpa akses data dan kewenangan pengawasan, daerah hanya bisa bersifat reaktif saat persoalan sudah memicu keresahan masyarakat.

Ia mendorong perubahan pola tata kelola energi dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pengawas langsung, bahkan pelaksana teknis di tingkat lokal. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar pengendalian distribusi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Rohim menekankan bahwa energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara adil dan akuntabel. Ketimpangan distribusi, menurutnya, berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas yang dihadapi warga.

Baca Juga :  Gelar Reses Sangatta Utara, Budianto Bulang Komitmen akan Perjuangkan Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur

Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Rohim, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh tata kelola energi agar tidak selalu menempatkan daerah sebagai pihak yang menanggung dampak tanpa kewenangan. Reformasi sistem distribusi dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat.

“Kalau daerah diberi ruang dan peran yang jelas, pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan persoalan di lapangan tidak terus berulang,” tegasnya.

 

Berita Terkait

Komisi II DPRD Samarinda Melontarkan Kritik Tajam terhadap Pengelolaan Anggaran Disdag Kota Samarinda
Sry Puji Astuti ; Tidak Ada Ruang Buat Pelaku LGBT
Usai Gelar RDP bersama OPD, Iswandi ; Kami Menemukan Persoalan Serius Pengadaan Videotron Bernilai Ratusan Juta Rupiah
DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi Sektor Perbankan Bersama Pemkot Samarinda
Iswandi Kritisi Pemkot Terkait Gedung Bekas Plaza 21 yang Dibiarkan Terbengkalai dalam Waktu Lama
Iswandi Apresiasi Kinerja Pengawasan Keuangan di Kaltim yang Selama Ini Berjalan Konsisten dan Bersih dari Konflik
DPRD Nilai Bank Mandiri dan BTN Tidak Berkontribusi Terhadap Pembangunan di Samarinda
DPRD Samarinda Soroti Sejumlah Ruas Jalan yang Masih Gelap di Malam Hari
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 20:12 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Melontarkan Kritik Tajam terhadap Pengelolaan Anggaran Disdag Kota Samarinda

Selasa, 30 Juni 2026 - 01:33 WIB

Sry Puji Astuti ; Tidak Ada Ruang Buat Pelaku LGBT

Senin, 29 Juni 2026 - 01:31 WIB

Usai Gelar RDP bersama OPD, Iswandi ; Kami Menemukan Persoalan Serius Pengadaan Videotron Bernilai Ratusan Juta Rupiah

Sabtu, 27 Juni 2026 - 23:22 WIB

DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi Sektor Perbankan Bersama Pemkot Samarinda

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:25 WIB

Iswandi Kritisi Pemkot Terkait Gedung Bekas Plaza 21 yang Dibiarkan Terbengkalai dalam Waktu Lama

Berita Terbaru