RadiusKaltim.co, Samarinda – Lonjakan jumlah pelajar yang berkendara ke sekolah tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Komisi III menilai fenomena ini sebagai ancaman keselamatan yang harus segera ditangani melalui pengawasan terpadu dan kebijakan transportasi khusus untuk siswa.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa banyak kasus kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua yang dikendarai pelajar di bawah umur. Kondisi ini diperparah minimnya kontrol orang tua, serta kurangnya ketegasan sekolah dalam mengatur moda transportasi siswanya.
“Anak-anak belum matang secara emosional maupun teknis untuk mengendarai motor. Tapi faktanya, setiap pagi kita lihat sendiri betapa padatnya pelajar yang berkendara tanpa izin,” ujarnya.
Menurut Rohim, persoalan ini tidak hanya menyangkut disiplin berlalu lintas, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. Ia menilai perlunya langkah komprehensif mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penyediaan opsi transportasi alternatif.
“Kita tidak bisa hanya mengimbau. Pemerintah kota harus punya skema jelas, apakah berupa jalur angkutan sekolah, kerja sama dengan operator transportasi, atau sistem pengawasan bersama orang tua,” tambahnya.
Rohim juga mendorong agar sekolah diberi ruang untuk menerapkan kebijakan tegas, seperti pelarangan parkir motor bagi pelajar tanpa SIM dan pendataan kendaraan yang digunakan siswa setiap hari.
“Sekolah harus berani mengambil peran. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini akan terus berulang dan risikonya sangat besar,” katanya.
Ia menilai, Dishub dan kepolisian perlu memperkuat patroli di sekitar jalur sekolah pada jam berangkat dan pulang. Langkah itu bukan hanya penindakan, tetapi juga edukasi publik untuk membangun budaya keselamatan sejak dini.
“Kalau pengawasan hadir di jam-jam krusial, anak-anak akan lebih disiplin. Orang tua pun bisa melihat bahwa ini bukan sekadar larangan, tetapi upaya melindungi keselamatan putra-putri mereka,” jelasnya.
Rohim menegaskan bahwa kebijakan transportasi untuk pelajar harus dipandang sebagai investasi masa depan, bukan sekadar aturan yang membatasi.
“Kita ingin mereka selamat sampai sekolah dan pulang dengan aman. Itu ukuran keberhasilan sistem transportasi kota,” pungkasnya.
