RadiusKaltim. co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti usul agar murid yang tidak lolos seleksi sekolah negeri dan diterima di sekolah swasta, disubsidi oleh Pemkot Samarinda, terutama bagi murid dari keluarga kurang mampu.
“Kami sudah mengusulkan sejak 2–3 tahun lalu agar Pemkot memberi subsidi silang atau subsidi bagi siswa yang tidak diterima di negeri, untuk dialihkan ke sekolah swasta, dengan pembiayaan SPP ditanggung Pemkot. Tapi karena ada efisiensi anggaran saat ini, tampaknya pemerintah kota belum mampu,” kata Puji, ditemui di Aratulla Ballrook Bapperida Samarinda, Jalan Dahlia, Rabu (3/6/2026)
Menurut Puji, petunjuk teknis (Juknis) dan kuota daya tampung sebenarnya sudah diatur dengan jelas. Namun, persoalan utama terletak pada kepatuhan pelaksana di lapangan, serta minimnya pemahaman masyarakat, sehingga DPRD kerap menerima aduan dari orang tua yang memaksakan anaknya masuk sekolah negeri.
Menurut Puji, DPRD Samarinda bersama Dinas Pendidikan sejatinya sudah mensosialisasikan Juknis, tata cara, hingga daya tampung SPMB ke setiap kecamatan dan sekolah.
“Tapi masih banyak masyarakat yang melaporkan ke DPRD, meminta bantuan agar anaknya bisa masuk negeri. Karena beberapa kali reses, permasalahan yang disampaikan adalah bagaimana anak-anaknya bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan,” ujar Puji.
Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini juga dilarang membangun sekolah baru demi menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta agar tidak mati suri karena minim siswa.
“Karena penerimaan murid baru ini, rata-rata yang menjadi masalah anak-anak yang tidak diterima di negeri, dan orang tuanya tetap mengharuskan agar anaknya bersekolah di negeri,” terangnya.
Berkaca dari hasil reses di Kelurahan Jawa dan Sidodadi, tidak sedikit warga yang protes karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri terdekat, seperti SMPN 4 Jalan Ir Juanda, dan SMPN 22 di Jalan Pahlawan.
Untuk itu, Puji meminta dinas terkait bergerak aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai aturan zonasi dan jalur afirmasi ini, seperti memasang spanduk Juknis SPMB di depan sekolah, media sosial, hingga di tingkatan RT.
“Kita mencoba mengetuk hati supaya jangan memaksakan. Kalau tidak sekolah di sekolah negeri atau sekolah yang diinginkan, anaknya mogok sekolah. Akhirnya orang tuanya mungkin akhirnya memakai jalur belakang agar anaknya tetap bisa sekolah,”tutur Sri Puji Astuti.
