RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan kemacetan yang belakangan kembali mencuat bukan hanya soal sistem satu arah (SSA), melainkan akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas ruang jalan. Dewan menegaskan, tanpa pengendalian pertumbuhan kendaraan dan penataan ruang kota yang lebih tegas, kebijakan lalu lintas apa pun hanya akan bersifat sementara.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut SSA kerap menjadi sorotan publik, padahal akar persoalan terletak pada lemahnya pengelolaan mobilitas jangka panjang. Ia menilai, pertumbuhan kendaraan pribadi terus naik, sementara pembukaan ruang jalan dan jalur alternatif tidak berjalan seimbang.
“Setiap kali macet, kita menyalahkan SSA atau rekayasa lalu lintas. Padahal masalah utamanya adalah volume kendaraan yang melonjak jauh lebih cepat daripada kapasitas jalan,” ujarnya.
Deni menegaskan, DPRD mendorong pemerintah menyusun kebijakan berbasis isu utama: lonjakan kendaraan, pertumbuhan kawasan permukiman, dan penyempitan ruang jalan akibat aktivitas komersial yang tidak tertata. Menurutnya, tanpa penertiban dan pengendalian, SSA hanya menjadi solusi darurat yang tidak menyentuh kebutuhan kota secara menyeluruh.
“Kita perlu keberanian untuk mengatur ulang ruang kota, termasuk parkir liar, badan jalan yang menyempit, hingga bangunan yang tidak sesuai zonasi. Kalau ruangnya tidak dibereskan, sistem apa pun akan kewalahan,” jelasnya.
Dewan juga menyoroti minimnya sistem transportasi massal yang terintegrasi. Ketergantungan warga pada kendaraan pribadi menjadi salah satu pemicu kemacetan akut di jam sibuk. Deni menilai, kota ini membutuhkan percepatan layanan angkutan umum yang layak, terjadwal, dan terjangkau.
“Selama warga tidak punya pilihan selain membawa kendaraan pribadi, perbaikan lalu lintas kita akan stagnan. Transportasi massal harus jadi prioritas, bukan pelengkap,” tegas Deni.
Ia menambahkan, penataan transportasi harus dilihat sebagai kebijakan tata ruang, bukan sekadar teknis pengaturan arus. Integrasi dengan pusat ekonomi, permukiman baru, hingga sekolah dan perkantoran harus dirancang sejak awal agar tidak menambah titik kemacetan baru.
“SSA itu hanya alat. Isu utamanya adalah apakah kota siap mengelola pertumbuhan kendaraan dan pola pergerakan masyarakat. Itu yang harus kita jawab bersama,” pungkasnya.
