RadiusKaltim.co, Samarinda – Rencana penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kembali memantik reaksi DPRD Kota Samarinda. Bagi Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, isu tersebut tidak bisa disikapi hanya melalui kajian teknis, tetapi membutuhkan langkah politik yang aktif dan terukur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Deni menegaskan, dengan besarnya kontribusi Kaltim terhadap penerimaan nasional, daerah memiliki dasar kuat untuk menuntut porsi pendanaan yang lebih adil.
“Kontribusi Kaltim kepada negara ini bukan kecil. Dengan posisi itu, kita pantas memperjuangkan pengembalian yang lebih proporsional,” ujarnya.
Menurut Deni, kebutuhan fiskal daerah semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, jika daerah hanya menunggu keputusan pusat tanpa upaya lobi yang serius, maka potensi kerugian fiskal tidak bisa dihindari.
“Dalam situasi seperti ini, daerah tidak boleh menunggu. Gubernur harus memulai komunikasi politik yang konkret ke kementerian terkait,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah diplomasi antar-instansi selama ini sering kali dianggap formalitas. Padahal, menurutnya, pendekatan substantif menjadi kunci agar Kaltim mendapatkan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
“Kita butuh lobi yang punya bobot. Bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tapi memastikan daerah tidak dirugikan,” jelasnya.
Deni mengingatkan bahwa penyesuaian TKD akan berdampak langsung pada ruang fiskal Samarinda. Penurunan alokasi anggaran berpotensi menghambat sejumlah program prioritas, mulai dari layanan dasar hingga pembangunan infrastruktur.
“Samarinda ini ibu kota provinsi, kebutuhan anggarannya besar. Kalau TKD dipotong, efeknya pasti terasa,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim melakukan langkah cepat agar kepentingan fiskal daerah tidak terpinggirkan. DPRD Samarinda, lanjutnya, siap mendukung setiap upaya memperjuangkan alokasi pendanaan yang lebih memadai.
“Kita ingin daerah tetap punya ruang bergerak. Ada banyak agenda pembangunan yang tidak boleh tersendat,” pungkasnya.
