Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, angkat bicara mengenai munculnya penolakan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menilai wajar jika program berskala nasional seperti MBG memunculkan pro dan kontra, mengingat pelaksanaannya masih membutuhkan penyempurnaan.
“MBG adalah program pemerintah pusat. Kita percaya apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan program MBG saat ini akan diperbaiki oleh penyelenggara utama,” ujarnya.
Meski begitu, Darlis menegaskan bahwa setiap program pemerintah perlu dievaluasi, termasuk MBG. Ia menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut di sekolah-sekolah.
Menurutnya, meskipun berbagai stigma negatif muncul di masyarakat, program MBG tetap memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemenuhan gizi anak. Namun, kasus-kasus dugaan keracunan yang terjadi harus ditelusuri lebih dalam oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertanggung jawab langsung dalam penyediaan makanan.
Darlis juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi makanan hingga sampai ke sekolah-sekolah. Ia menilai kualitas makanan harus dijaga agar tetap segar dan layak konsumsi oleh para siswa. Dengan evaluasi yang menyeluruh, ia berharap kekhawatiran masyarakat dapat diminimalisir.
“Kita harus meyakinkan orang tua siswa bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki, sehingga kekhawatiran terhadap makanan yang disajikan tidak membahayakan putra-putrinya,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan MBG agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan anak di daerah. (Adv).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
