Dana Transfer 2026 Terpangkas, DPRD Kaltim Siapkan Penyesuaian Program Daerah

- Jurnalis

Rabu, 3 Desember 2025 - 00:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan menghadapi tahun anggaran 2026 yang diperkirakan menjadi periode dengan tekanan fiskal paling besar dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengubah arah pembangunan di daerah.

Dari pagu awal sekitar Rp21,1 triliun, Kaltim diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp15 triliun. Selisih Rp6,1 triliun tersebut membuat ruang fiskal daerah menyusut signifikan.

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menjelaskan, hampir 70 persen komponen Transfer ke Daerah (TKD) terdampak pemangkasan.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus meninjau ulang prioritas program.

Baca Juga :  Dispora Kaltim Berharap Kemenpora Tingkatkan Perhatian Terhadap Olahraga Daerah

“Situasi ini mengharuskan semua sektor merampingkan program. Kita tidak punya pilihan selain menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal yang ada,” ujar Hamas, Sabtu (29/11/2025).

Ia menilai sejumlah program sosial yang bersifat tambahan kemungkinan akan menjadi prioritas evaluasi.

Salah satunya ialah program bantuan perjalanan ibadah seperti Gratispol dan Jospol yang mencakup umrah dan keberangkatan marbot masjid.

Program tersebut dinilai tidak menyentuh kelompok masyarakat secara luas sehingga berpotensi dikurangi bila pemotongan anggaran diberlakukan.

Meski demikian, Hamas menegaskan layanan pendidikan harus tetap dipertahankan. Ia menilai sektor ini merupakan pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tidak seharusnya menjadi korban penghematan.

Baca Juga :  DPRD Samarinda Ingin Revitalisasi Pasar Pagi Jadi Loncatan Besar Ekonomi Kerakyatan

Adapun keputusan akhir mengenai program mana yang akan disesuaikan berada di tangan pemerintah provinsi.

DPRD, kata Hamas, masih menunggu rancangan skema penyesuaian yang disiapkan eksekutif.

Sementara itu, Gubernur Kaltim disebut masih membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Namun hingga kini, regulasi resmi terkait dasar hukum pemangkasan belum diterbitkan.

“Perpres yang menjadi dasar pemotongan belum keluar. Informasinya masih sebatas penyampaian dari kementerian,” ujarnya.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim
KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG
​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis
KNPI Samarinda Desak Polisi Usut Tuntas Tabrak Lari, Diduga Bus Tambang Loajanan Kukar
DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah
DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan
DPRD Samarinda Minta Pemerataan Anggaran Sekolah untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
DPRD Samarinda Siapkan Aturan Baru Ketenagakerjaan untuk Tekan Konflik Industrial
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:16 WIB

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:28 WIB

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:23 WIB

​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:09 WIB

DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:05 WIB

DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB