DPRD Kaltim Dorong Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Tengah Pembangunan IKN

- Jurnalis

Kamis, 21 November 2024 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Perda ini dinilai sangat strategis dalam memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Andi, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim akan memberikan dampak besar di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, investasi, hingga lapangan pekerjaan

“Dengan adanya IKN, Kaltim secara otomatis akan menjadi etalase. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Rugi sekali jika itu terjadi,” ujar Andi, Kamis (21/11/2024).

Baca Juga :  DPRD Kaltim Minta Disdikbud Hitung Kebutuhan Riil Asrama Sekolah Negeri untuk Hindari Pungutan Tambahan

Ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi untuk melindungi dan memprioritaskan tenaga kerja lokal agar dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Dengan pembangunan yang terus meningkat di sekitar kawasan IKN, Andi yakin dampak positif terhadap masyarakat Kaltim akan terus berlanjut, terutama dengan banyaknya proyek strategis pemerintah yang tengah dan akan berjalan.

Baca Juga :  Legislator ini Serukan Generasi Muda Kaltim Kembangkan Potensi di Bidang Olahraga

“Dengan Perda ini, masyarakat lokal akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat, baik di sektor konstruksi, investasi, maupun ekonomi. Jangan biarkan mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan besar ini,” tutupnya.

Penerbitan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Kaltim, khususnya dalam meraih manfaat nyata dari geliat pembangunan IKN. (adv).

Penulis : Herdi

Editor : Bustami

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB