Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 diperkirakan tidak akan mencapai nilai penuh sebesar Rp15,15 triliun. Menurutnya, kemampuan serapan anggaran daerah rata-rata hanya mencapai 90 persen setiap tahun.
“Walaupun anggarannya ditetapkan Rp15 triliun lebih, realisasi tidak sampai sebesar itu. Serapan anggaran hanya sekitar 90 persen, jadi kurang lebih Rp14 triliun,” ujar Hasanuddin.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menetapkan prioritas pembangunan secara lebih selektif. Program yang dianggarkan, kata Hasanuddin, harus diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Anggaran akan diprioritaskan untuk program peningkatan kualitas manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, penguatan ekonomi berbasis UMKM juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Hasanuddin juga menyoroti situasi fiskal yang akan dihadapi Kaltim pada tahun anggaran mendatang. Ia mengungkapkan adanya penurunan pendapatan daerah hampir Rp6 triliun yang menyebabkan ruang fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas.
“Penurunannya cukup besar. Karena itu, pemerintah harus lebih bijak memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran guna menjaga kualitas layanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara optimal. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
