Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menyatakan penolakan tegas terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menilai proses penetapan hasil seleksi berlangsung tidak transparan dan mengabaikan keberadaan fraksi. Ia menegaskan PKB tidak pernah dilibatkan dalam penyampaian pandangan, meski dalam laporan disebutkan seluruh fraksi diberi ruang untuk memberikan masukan.
“Dengan tegas kami menolak hasil kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPID yang diumumkan. Fraksi PKB tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan pandangan,” tegasnya.
Damayanti menilai proses seleksi tidak melalui koordinasi yang semestinya, padahal PKB memiliki posisi strategis di DPRD Kaltim. Selain menduduki kursi pimpinan dewan, Komisi I yang membidangi persoalan KPID juga dipimpin oleh kader PKB.
“Ketika seluruh fraksi disebut ikut dimintai pandangan, PKB justru luput dari konfirmasi. Ini sinyal buruk bagi etika lembaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengabaian terhadap fraksinya tidak relevan mengingat PKB merupakan salah satu fraksi besar di DPRD Kaltim. Damayanti juga menyinggung adanya perlakuan tidak adil yang ia rasakan selama proses berlangsung. Menjadi satu-satunya perempuan yang memimpin fraksi di DPRD Kaltim, ia menilai situasi tersebut mengandung nuansa diskriminatif.
“Sikap ini harus menjadi perhatian serius agar proses seleksi lembaga publik tetap menjaga asas keterbukaan dan keadilan,” pungkasnya.
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
