RadiusKaltim.co, Samarinda – Gedung bekas Plaza 21 di kawasan Citra Niaga sebagai aset Pemkot yang terbengkalai sekitar 10 tahun terakhir ini disorot DPRD Samarinda. Mestinya pengelolaannya bisa menggandeng investor untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menjelaskan, bahwa membiarkan aset daerah yang tidak beroperasi dalam waktu lama, menimbulkan kerugian besar dan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
“Seharusnya hal ini segera dipikirkan oleh pemerintah kota. Selama gedung itu dibiarkan diam, ada biaya perawatan yang terus dibebankan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Iswandi, ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (02/6/2026)
Politisi PDIP itu menekankan pentingnya optimalisasi aset tidur untuk mendongkrak PAD. Berkaitan itu, Komisi II berencana akan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset-aset milik Pemkot.
Menurut Iswandi, selama ini pengelolaan aset masih terjebak pada urusan administratif, tanpa ada realisasi fungsi ekonomi yang jelas.
“Banyak aset yang harus dibicarakan kembali terkait berapa aset daerah yang belum tergarap maksimal, dan berapa yang sudah terverifikasi serta terdata secara faktual,” ujar Iswandi.
Dia juga menyoroti ketimpangan antara besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan aset, dengan hasil yang dirasakan masyarakat maupun Pemkot, dari aset yang sudah berdiri lama di Samarinda itu.
“Karena setiap tahun, anggaran untuk aset daerah ini cukup besar, dan sedikit parameter keberhasilan yang kita lihat dari (pengelolaan) aset-aset yang kita punya ini,” terang Iswandi.
Untuk itu, Iswandi mendorong agar Pemkot Samarinda dapat mengoptimalkan lagi pengelolaan aset-aset di kota Samarinda, baik yang mangkrak maupun yang masih berjalan, agar benar-benar berkontribusi pada PAD.
Terkait penghidupan kembali gedung Plaza 21, Iswandi menawarkan solusi skema kerja sama dengan pihak swasta. Dia berpendapat, renovasi maupun pengoperasian kembali Plaza 21 tidak harus bergantung sepenuhnya pada kantong anggaran pemerintah.
“Untuk melakukan renovasi, tidak selamanya harus menggunakan APBD, apalagi di tengah kondisi anggaran yang terbatas seperti sekarang. Kita bisa menggandeng pihak swasta, melalui skema kerja sama, lalu bagi hasil, “tegas Iswandi.
