Komisi II DPRD Kaltim Kritisi Perusda Mandul, Dorong Evaluasi dan Pengambilalihan Aset Daerah

- Jurnalis

Kamis, 11 Desember 2025 - 03:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi II DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut banyak Perusda belum mampu menunjukkan performa yang sepadan dengan besarnya penyertaan modal yang telah digelontorkan pemerintah provinsi.

“Bagaimana kemudian Perusda-perusda yang selama ini kan mandul. Dikasih suntikan uang begitu besar, tapi dividennya lebih kecil dari bunga bank,” ujar Husni.

Menurutnya, Komisi II saat ini sedang menata ulang struktur dan tata kelola seluruh Perusda di Kaltim. Husni menegaskan perusahaan daerah yang tidak mampu menghasilkan keuntungan lebih baik dari bunga bank tidak layak dipertahankan.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Soroti Lonjakan Kekerasan Anak, Sebut Ada Masalah Serius dalam Ketahanan Psikososial Keluarga

“Kalau Anda tidak bisa menghasilkan lebih daripada bunga bank, lebih baik kita kolapskan saja. Kita tarik, tidak perlu ada Perusda lagi di situ. Banyak kok contohnya,” tegasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan, aset milik Pemprov Kaltim yang telah diserahkan kepada salah satu Perusda namun dinilai belum memberikan hasil sesuai harapan.

“Enggak bisa diapa-apain itu. Saya sudah keras sekali, sebentar kita akan pasang plang dan ambil alih itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  "Sektor Pendidikan Menjadi Komitmen Darlis Pattalongi Selama Menjabat Di Komisi IV"

Husni menambahkan, pihak pengelola hotel bahkan sempat mengancam membawa persoalan ini ke jalur hukum. Namun Komisi II tetap berkomitmen bersikap tegas terhadap aset daerah yang tidak memberikan manfaat optimal.

“Kalau kami di Komisi II keras, ya akan kami tutup. Kita tarik kembali. Banyak kok provinsi lain yang sudah melakukan hal yang sama. Nanti silakan saja kalau mereka mau lanjut ke proses persidangan,” katanya.

Komisi II menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda akan terus dilakukan untuk memastikan setiap aset dan modal daerah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah. (Adv).

Penulis : Herdi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB