Di tengah penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa komitmen penanganan stunting tidak akan berubah. Program tersebut tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Kaltim pada 2025. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
“Pemangkasan ada, tapi bukan untuk anggaran stunting. Ini tetap kita jaga,” ujar Agusriansyah.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan pendanaan khusus agar upaya percepatan penurunan stunting tetap berjalan optimal. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota juga harus lebih agresif dalam menjalankan program intervensi, mengingat masih tingginya prevalensi stunting di sejumlah daerah.
“Kita minta daerah betul-betul menjalankan aktivitas penanganan stunting supaya prevalensinya turun. Komitmen provinsi jelas terlihat dari anggaran yang tidak kita sentuh,” tambahnya.
Berdasarkan data DP3A Kaltim tahun 2024, empat daerah tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi: Kutai Timur 26,9 persen, Kutai Barat 27,6 persen, Balikpapan yang terus meningkat hingga 24,7 persen, serta Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi paling tinggi dengan 32 persen.
Agusriansyah menilai kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar penurunan angka stunting memberikan hasil nyata setiap tahun.
“Kalau kolaborasi tidak kuat, angkanya akan stagnan. Kita ingin penurunannya terasa, bukan sekadar program rutin,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian pemerintah pusat untuk menentukan besaran dana transfer ke daerah. Jika tidak serius, daerah berisiko mengalami pengurangan alokasi anggaran.
“Ini harus diperhatikan. Jangan sampai dana transfer berkurang karena daerah tidak menjalankan instruksi pusat maupun provinsi,” ujarnya. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
