DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti lebarnya ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, khususnya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Dua daerah tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena menjadi jalur utama aktivitas masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap layanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kubar dan Mahulu sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah provinsi. Namun, realisasinya belum optimal dalam beberapa tahun terakhir akibat sejumlah kendala.
“Ya, sarana prasarana terutama infrastruktur masih menjadi perhatian utama kami. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak yang harus dibenahi,” ujar Salehuddin.
Ia menjelaskan, kondisi geografis yang menantang serta kebutuhan anggaran yang cukup besar menjadi dua faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan. Jalan penghubung antar-kecamatan, poros utama, dan akses antarkampung masih sering dikeluhkan warga, terutama saat musim penghujan ketika kondisi jalan semakin memburuk.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Warga masih mengandalkan jalur darat sebagai akses utama, jadi kualitas jalannya berpengaruh langsung pada aktivitas harian mereka,” tegasnya.
DPRD Kaltim menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar wilayah pedalaman tidak terus tertinggal dari kawasan perkotaan. Menurut Salehuddin, perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk mempercepat layanan publik, mempermudah distribusi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua wilayah tersebut.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan perhatian dan anggaran yang lebih besar demi memastikan pembangunan berjalan merata hingga ke daerah terpencil. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
