Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti ketimpangan pemberian insentif yang dialami para pengawas madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim. Hingga kini, para pengawas tersebut belum memperoleh insentif dari pemerintah daerah, berbeda dengan pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan yang sudah menerima secara rutin.
Hal tersebut diungkapkan Darlis usai pertemuan Komisi IV dengan perwakilan pengawas madrasah Kemenag Kaltim. Dalam pertemuan itu, para pengawas memaparkan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari beban kerja yang besar hingga keterbatasan fasilitas penunjang.
“Informasi yang kami terima, pengawas madrasah belum mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi. Sementara pengawas di bawah Dinas Pendidikan sudah menerima secara rutin. Ini tentu menimbulkan ketimpangan yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Darlis.
Ia menambahkan, satu pengawas madrasah bisa menangani hingga 20 sekolah. Namun beban kerja besar tersebut tidak diimbangi dukungan tunjangan, insentif, maupun sarana memadai.
“Tanpa dukungan anggaran, mereka jelas kesulitan bekerja maksimal,” tegasnya.
Para pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam berharap Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD. Dukungan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pengawasan pendidikan di madrasah.
Darlis memastikan Komisi IV akan segera mendorong pemerintah provinsi merumuskan solusi konkret agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan antara pengawas pendidikan di bawah dua instansi tersebut. “Kami tidak ingin ada ketimpangan dalam layanan dan dukungan kepada para pengawas. Mereka semua memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
