Samarinda — DPRD Kalimantan Timur mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengambilalihan pengelolaan alur sungai oleh perusahaan daerah (Perusda). Langkah ini dinilai penting karena sebagian besar jasa pemanduan (pilotage) dan pendampingan (assist) kapal di bawah jembatan strategis Kaltim masih dikelola pihak swasta maupun organisasi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 10 jembatan di Kaltim yang dilintasi kapal besar dan membutuhkan layanan pemanduan. Namun, hanya Jembatan Mahakam yang saat ini secara resmi dikelola pemerintah.
“Saat ini hanya Jembatan Mahakam yang resmi dikelola pemerintah. Itu pun operasinya baru 5 sampai 7 kapal per hari. Sembilan jembatan lainnya sepenuhnya dikerjakan pihak luar. Padahal ini aset daerah,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh kontrak pemanduan kapal semestinya berada di bawah kendali Perusda. Setelah pengambilalihan, Perusda dapat menggandeng operator resmi seperti Pelindo untuk memastikan operasional berlangsung sesuai aturan sekaligus menghasilkan pemasukan untuk daerah.
Ia menyebut sejumlah jembatan yang memiliki potensi besar terhadap PAD dari aktivitas pemanduan kapal, di antaranya Jembatan Mahkota II, Mahakam, Mahulu, Jembatan Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, hingga area tikungan GP yang dikenal rawan insiden kapal.
“Ini aset yang dibangun dengan APBD. Kenapa tidak menghasilkan pemasukan untuk daerah? Kita ingin Perusda yang mengelola agar ada nilai ekonomi yang kembali ke kas daerah,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap langkah ini dapat meningkatkan kontribusi sektor kepelabuhanan dan alur sungai terhadap PAD sekaligus memperkuat pengawasan kegiatan pelayaran di wilayah sungai Kaltim. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
