RADIUSKALTIM SAMARINDA,- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak mempercepat pengisian sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang hingga kini masih kosong, sebagai upaya menjaga kinerja pelayanan publik tetap optimal.
Kekosongan posisi strategis tersebut selama ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt), namun Walikota Samarinda, Andi Harun, mendorong agar penataan birokrasi segera dirampungkan secara bertahap.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Fiona Citrayani, menyampaikan bahwa strategi pengisian jabatan dilakukan secara berlapis, dimulai dari evaluasi kinerja pejabat yang ada hingga rotasi posisi.
“Jika ada memang nanti berdasarkan hasil evaluasi dari pak walikota, ada kepala perangkat daerah yang akan digeser ke sembilan perangkat daerah tadi,” Ungkapnya. Kamis (23/4/2026).
Adapun sembilan jabatan yang saat ini kosong mencakup sejumlah posisi penting, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia.
Fiona menilai pergeseran jabatan menjadi pintu awal sebelum pengisian dilakukan secara definitif. Pejabat yang dipindahkan akan terlebih dahulu dilantik, baru kemudian posisi lain diisi melalui mekanisme manajemen talenta.
“Setelah itu baru kita melakukan proses pengisian yang kosong. Nanti kan dilakukan pergeseran, dilantik dulu yang digeser, setelah itu baru dilakukan proses pengisian melalui manajemen talenta,” Ucapnya.
Lebih lanjut, Fiona menambahkan proses ini ditargetkan mulai menunjukkan hasil pada Mei mendatang, meski tetap melalui tahapan koordinasi dan pemetaan potensi internal bersama Sekretaris Daerah dan Wali Kota.
“Kita berkoordinasi dulu, dengan Bu Sekda dan Pak Walikota melihat dari sembilan perangkat daerah yang kosong ini nanti ada tidak yang punya potensi dari JPT yang ada, dalam perangkat nanti mungkin melakukan perbaikan di sembilan perangkat daerah tadi yang akan bisa kita lakukan pergeseran,” katanya.
Fiona menegaskan bahwa pergeseran jabatan dilakukan berbasis evaluasi kinerja, dengan prioritas pejabat yang telah menjabat minimal dua tahun, meskipun dimungkinkan kurang dari itu dengan catatan tertentu.
Setelah rotasi, pengisian jabatan dilakukan melalui sistem manajemen talenta yang menggabungkan data SIMATA dan uji kompetensi teknis.
“Hasil dari uji kompetensi teknis, nanti hasilnya akan kita inputkan ke dalam sistem manajemen talenta, nanti akan terakumulasi secara otomatis nilainya. Karena ada gabungan nilai. Nilai dari SIMATA-nya, dan nilai dari hasil uji kompetensi teknis,” Tutup Fiona. (ADV)
