DPRD Kalimantan Timur menilai target realisasi anggaran 93–94 persen yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran 2025 bukan tantangan berat, terutama di sektor pendidikan.
Penilaian ini muncul karena sebagian besar anggaran pendidikan tersedot oleh belanja wajib yang sifatnya rutin setiap tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan komponen belanja terbesar di Dinas Pendidikan berasal dari gaji, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Ketiga item tersebut hampir dipastikan tersalurkan tanpa hambatan.
“Untuk Dinas Pendidikan, target itu realistis karena belanja utamanya gaji, TPP, dan BOSDA. Semua itu pasti tersalurkan,” ujarnya, Kamis (27/11/2026).
Agusriansyah menuturkan BOSDA menjadi penopang utama kebijakan pembebasan biaya sekolah.
Dana ini digunakan untuk operasional harian sekolah, mengganti SPP, serta memenuhi kebutuhan teknis lainnya. Karena masuk kategori belanja prioritas, penyaluran BOSDA secara otomatis meningkatkan serapan anggaran pendidikan.
Selain itu, pengadaan seragam sekolah yang dijadwalkan cair menjelang akhir tahun turut memperbesar peluang pencapaian target realisasi anggaran.
Terkait potensi sanksi berupa pemangkasan anggaran jika target serapan tidak tercapai, Agusriansyah menyatakan hal tersebut berada sepenuhnya dalam kewenangan gubernur.
DPRD, kata dia, menghormati keputusan yang diambil pemerintah provinsi.
“Kalau gubernur sudah menyampaikan target, tentu itu harus dijalankan. Kita berharap seluruh perangkat daerah bisa memenuhi komitmen tersebut,” tutupnya.
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
