Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan kebutuhan fiskal dalam APBD 2026 masih mampu mengakomodasi pelaksanaan program Gratis Pemerintah Lokal (Gratispol). Meski anggaran program tersebut melonjak signifikan dari sebelumnya Rp200 miliar menjadi sekitar Rp1,4 triliun, ia menegaskan pendanaannya tetap aman.
Hasan menjelaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu program prioritas daerah. Ia menekankan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan yang termasuk dalam skema Gratispol akan tetap dilaksanakan karena kebutuhan anggarannya telah disiapkan sejak awal.
“Program pemerintah tetap optimis. Gratispol itu prioritas dan tentu akan kita dukung,” ujarnya.
Sebelumnya, APBD Kaltim dalam dokumen KUA–PPAS diproyeksikan mencapai Rp21,3 triliun. Namun, revisi proyeksi menunjukkan penurunan menjadi sekitar Rp15 triliun karena kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat.
Hasan juga memastikan bahwa pembahasan APBD 2026 akan dipercepat. DPRD menargetkan Rapat Paripurna penetapan anggaran digelar pada akhir November 2025.
Ia menegaskan APBD 2026 akan berada pada angka sekitar Rp15 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut masih memadai untuk membiayai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pernyataan ini sekaligus meluruskan isu yang beredar bahwa APBD Kaltim tahun depan hanya mencapai Rp13 triliun. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
