SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menilai persoalan ketimpangan penyerapan bantuan keuangan antar daerah bukan semata karena kelemahan administrasi kabupaten/kota, tetapi juga akibat lemahnya sistem pembinaan di tingkat provinsi. Menurut DPRD, Pemprov Kaltim belum memiliki model pendampingan yang seragam sehingga daerah kecil kerap tertinggal dalam penguasaan sistem penatausahaan anggaran.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai Pemprov, khususnya Bappeda, perlu melakukan reformulasi pola pembinaan teknis. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak daerah harus berkali-kali melakukan perbaikan karena tidak mendapatkan panduan yang memadai.
“Jangan sampai pembangunan tersendat hanya karena daerah tidak tahu harus mulai dari mana,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
DPRD melihat problem ini semakin krusial karena Kaltim kini menjadi penyangga utama wilayah Ibu Kota Nusantara. Ketidaksiapan administrasi di sejumlah daerah dinilai bisa menghambat percepatan pembangunan kawasan penyangga, termasuk pemerataan infrastruktur dasar. Karena itu, DPRD meminta Pemprov memiliki peta jalan pembinaan yang berjenjang, bukan sekadar menunggu kabupaten/kota menyetor dokumen.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemetaan kapasitas tiap daerah penting untuk memastikan intervensi yang tepat. Beberapa daerah kecil, menurutnya, butuh pendampingan yang lebih intensif agar tidak terus gagal memenuhi syarat administrasi.
“Kasihan daerahnya. Mereka butuh bantuan, tapi tidak bisa diproses karena sejak awal tidak diarahkan dengan benar,” katanya.
DPRD berkomitmen mengawal perbaikan mekanisme ini dan meminta Pemprov memastikan setiap kabupaten/kota memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola administrasi anggaran. Tanpa pembinaan yang kuat, DPRD khawatir ketimpangan pembangunan akan terus terjadi dan memperlambat integrasi Kaltim sebagai wilayah strategis penyangga IKN.
Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
