Emira Moeis Serukan Kesetaraan Hak bagi Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

- Jurnalis

Jumat, 1 November 2024 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyerukan pentingnya hak dan kesempatan setara bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mempercepat pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa perempuan disabilitas memiliki peran strategis yang harus diakui dan didukung melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.

Ananda, yang akrab disapa Nanda, mengungkapkan bahwa perempuan disabilitas sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Mereka kerap hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tanpa kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan.

Baca Juga :  Permudah Akses Pendidikan, Syarifatul Sya’diah Dorong Program Digitalisasi Pendidikan Khususnya di Daerah Terpencil

“Tantangan ini nyata, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Kesetaraan ini penting agar mereka dapat berkontribusi,” terang Nanda, sapaannya, Jum’at (1/11/2024).

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyoroti penerapan kebijakan pemerintah yang ia nilai belum merata. Meskipun beberapa program sudah diinisiasi untuk mendukung kelompok disabilitas, peran perempuan disabilitas dalam pembangunan daerah dianggap masih minim.

Nanda mengkritik pendekatan kebijakan pemerintah yang sering kali bersifat top-down, dan mengusulkan pendekatan dialogis dengan melibatkan kelompok disabilitas secara langsung. Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui pemahaman mendalam, bukan sekadar bantuan sepihak.

Baca Juga :  IKN Dorong Dinamika Baru, Kaltim Hadapi Tantangan Swasembada Pangan

“Kita dorong agar kebijakan itu tepat sasaran dan berkelanjutan. Kebijakan yang baik lahir dari pemahaman mendalam, bukan sekadar bantuan sepihak,” tutupnya.

Seruan ini diharapkan menjadi awal bagi pengakuan yang lebih besar terhadap perempuan disabilitas di Kaltim dalam proses pembangunan daerah. (Adv).

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB