RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana maupun kawasan yang mengalami tekanan lingkungan. Komisi IV menilai, kebijakan pembangunan pendidikan tidak boleh lagi mengandalkan laporan parsial, tetapi harus berbasis pada peta kerentanan agar anggaran tepat sasaran dan dampaknya dirasakan langsung oleh siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi tantangan berbeda-beda mulai dari risiko genangan, keterbatasan ruang kelas, hingga kondisi bangunan tua. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot membuat peta kebutuhan pendidikan yang lebih akurat.
“Kota ini berkembang cepat, dan sekolah berada dalam kondisi yang tidak sama. Ada yang tertekan pembangunan kota, ada yang rawan banjir, ada juga yang kekurangan ruang belajar. Semua harus dipetakan terlebih dahulu agar intervensi bisa tepat,” ujarnya.
Novan menegaskan kebijakan tersebut penting untuk memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya bersifat responsif, tetapi berorientasi jangka panjang. Ia menyebut, beberapa sekolah termasuk SMP Negeri 24 yang selama ini masuk wilayah rawan genangan sering menjadi contoh bagaimana keputusan rehabilitasi kerap muncul setelah persoalan berlangsung bertahun-tahun.
“Kita ingin mengubah pola itu. Jangan menunggu masalah besar baru ditangani. Kalau pemetaannya rapi, kita bisa tahu mana sekolah yang harus diprioritaskan sejak awal,” tegasnya.
Menurut Novan, DPRD siap mengawal kebijakan ini, sekaligus memastikan anggaran sektor pendidikan tidak hanya menyentuh perbaikan fisik semata, tetapi juga peningkatan kapasitas guru dan lingkungan belajar yang lebih nyaman.
“Pembangunan sekolah adalah investasi jangka panjang. Fisiknya penting, tapi mutu pembelajaran jauh lebih penting. Dua hal ini harus direncanakan bersamaan,” katanya.
Komisi IV juga membuka ruang diskusi dengan masyarakat, pihak sekolah, serta organisasi pendidikan untuk memperkaya data lapangan yang diperlukan pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Informasi dari warga dan pihak sekolah itu krusial. Mereka yang paling tahu kondisi sebenarnya. DPRD akan mengawal agar masukan itu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
Novan menambahkan, pemetaan kerentanan sekolah diharapkan menjadi langkah awal menuju pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh kecamatan, termasuk daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Harapan kami sederhana: semua anak, di mana pun sekolahnya, mendapatkan fasilitas yang layak dan aman. Ini komitmen bersama yang sedang kami dorong,” pungkasnya.
