Radiuskaltim,co. Samarinda – Upaya digitalisasi keuangan daerah dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi dengan integrasi menyeluruh antar-sektor penerimaan. Komisi II DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi daerah harus menjadi agenda pembenahan sistemik, bukan hanya perpindahan metode pembayaran dari tunai ke non-tunai.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan bahwa pemerintah kota perlu membangun ekosistem transaksi yang benar-benar terkoneksi, sehingga alur penerimaan dan pengeluaran dapat dipantau secara real time dan minim celah penyimpangan.
“Digitalisasi itu bukan sekadar pindah ke aplikasi. Yang kita butuhkan adalah sistem yang terhubung dari hulu sampai hilir, mulai dari pungutan kecil hingga penerimaan besar,” ujarnya usai mengikuti pertemuan evaluasi kinerja fiskal daerah.
Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan harus menekankan transparansi yang dapat diakses lintas perangkat daerah. Tanpa integrasi, potensi kebocoran penerimaan tetap bisa terjadi meski pembayaran sudah dilakukan secara elektronik.
“Kalau datanya tercecer di banyak sistem, kita tetap sulit mengukur capaian PAD secara utuh. Itulah kenapa integrasi menjadi kunci,” tegasnya.
Iswandi juga menilai elektronifikasi transaksi berperan penting untuk menghapus praktik pungutan yang tidak resmi serta mempercepat proses administrasi. Namun ia mengingatkan bahwa sistem elektronik perlu diikuti peningkatan literasi digital pada petugas lapangan agar implementasinya tidak terhambat.
“Digitalisasi tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Petugas di lapangan juga harus siap, agar penerapan sistemnya tidak mandek,” katanya.
Ia mendorong pemerintah kota mempercepat penyatuan kanal pembayaran, memperkuat pengawasan digital, serta menyiapkan pusat kendali data yang mampu merekam seluruh arus transaksi daerah.
“Kalau seluruh transaksi tercatat otomatis, kita bisa melihat mana sektor yang stagnan, mana yang tumbuh, dan di mana letak kebocoran. Itu yang akan memperkuat PAD kita,” tambahnya.
Iswandi berharap penguatan sistem keuangan digital dapat memberi dampak langsung pada pelayanan publik, bukan sekadar memperbaiki angka dalam laporan fiskal.
“Tujuan akhirnya adalah manfaat bagi warga. Kalau keuangan daerah dikelola lebih akuntabel, pelayanannya juga pasti lebih baik,” pungkasnya.
