RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai ketimpangan alokasi anggaran pendidikan telah berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri, khususnya di wilayah pinggiran kota. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlebar jurang kualitas pendidikan antarkawasan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan selama ini masih cenderung terpusat di wilayah tertentu, sementara sekolah-sekolah di kawasan pinggiran belum tersentuh secara optimal.
“Kalau fasilitas hanya bagus di satu titik, wajar kalau masyarakat tidak percaya pada sekolah lain. Ini soal rasa keadilan,” ujar Anhar.
Ia mengungkapkan, ketimpangan tersebut tercermin dari distribusi anggaran pendidikan fisik yang tidak seimbang. Menurutnya, masih ada wilayah dengan jumlah sekolah cukup banyak, tetapi memperoleh alokasi anggaran yang sangat terbatas.
“Sekolah-sekolah di pinggiran masih berjuang dengan ruang kelas rusak dan fasilitas minim, sementara anggaran besar justru menumpuk di pusat kota,” tegasnya.
Anhar menilai dampak dari ketimpangan ini tidak berhenti pada kualitas bangunan sekolah, tetapi juga memicu masalah sosial dalam sistem pendidikan. Salah satunya terlihat dari meningkatnya upaya orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu demi mendapatkan fasilitas yang lebih layak.
“Ini bukan karena orang tua pilih-pilih, tapi karena sistemnya tidak adil. Ketika kualitas tidak merata, masyarakat akan mencari celah,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi merusak prinsip pemerataan pendidikan yang seharusnya dijamin oleh negara. Jika dibiarkan, sekolah-sekolah di pinggiran akan terus kehilangan kepercayaan dan tertinggal dari segi mutu.
“Kalau ingin semua sekolah dipercaya, maka negara harus hadir secara adil di semua wilayah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Anhar, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran pendidikan agar lebih berbasis kebutuhan riil sekolah, bukan semata pertimbangan administratif.
“Anggaran pendidikan harus menjawab kebutuhan lapangan. Jangan sampai ada sekolah yang terus tertinggal hanya karena lokasinya jauh dari pusat kota,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Pemerataan anggaran adalah fondasi pemerataan mutu. Kalau ini dibenahi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali,” pungkas Anhar.
