Menjelang akhir 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) kembali menjadi perhatian DPRD. Hingga penghujung November, realisasi anggaran dinilai masih rendah, memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyatakan bahwa lambannya pelaksanaan program pendidikan berpotensi menimbulkan dampak langsung bagi warga yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari pusat kota.
Ia menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar nominal dalam dokumen pemerintah, tetapi amanah yang harus menghasilkan manfaat nyata.
“Anggaran itu bukan sekadar angka. Itu amanah. Ketika tidak dieksekusi dengan cepat, masyarakat di daerah terpencil yang paling dulu merasakan dampaknya,” tegas Fuad, Kamis (27/11/2025).
Fuad menilai Disdikbud harus segera memperbaiki strategi pelaksanaan program dan memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, terutama terkait akses pendidikan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.
“Kami minta Disdikbud menyusun program yang benar-benar tepat sasaran. Warga di daerah pinggiran pun berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Ia menyebut percepatan penyerapan anggaran juga selaras dengan kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta prioritas nasional yang menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis.
Program Gratispol dan Jospol, menurutnya, merupakan komitmen nyata pemerintah, namun implementasinya membutuhkan dukungan penuh dari OPD pelaksana.
“Program Gratispol dan Jospol menjadi bukti bahwa pemerintah serius memperkuat layanan pendidikan. Tantangannya kini di pelaksana, bagaimana menjalankannya secara maksimal,” tambahnya.
Selain serapan anggaran, persoalan pemerataan sekolah menengah atas kembali mencuat.
Fuad menyoroti banyaknya siswa yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari hanya untuk mencapai SMA Negeri terdekat, baik di Samarinda maupun Balikpapan.
“Ini keluhan yang muncul setiap tahun. SMA Negeri belum merata di dua kota besar ini, dan masyarakat terus menunggu solusinya,” jelasnya.
Fuad menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan yang berkembang di masyarakat.
“Harapan masyarakat sederhana: mereka ingin anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Disdikbud harus peka terhadap kondisi itu,” pungkasnya.
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
