RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan utama dalam pembahasan perubahan APBD bukan lagi soal besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dominasi belanja tidak produktif yang terus membebani kapasitas fiskal kota. Dewan menegaskan, kemandirian fiskal tidak akan tercapai jika struktur belanja daerah masih dikuasai biaya rutin yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang.
Anggota DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menyatakan bahwa isu yang harus diprioritaskan adalah keberanian pemerintah daerah mengurangi belanja yang tidak memberikan nilai tambah bagi publik. Menurutnya, penekanan pada pencapaian PAD kerap menutupi persoalan mendasar: kualitas pengelolaan anggaran yang belum efisien.
“Selama belanja daerah masih lebih banyak terserap untuk hal-hal rutin, kemandirian fiskal hanya akan menjadi jargon. Isunya bukan angka penerimaan, tapi apakah kita mampu mengatur pengeluaran dengan benar,” ujarnya.
Yusrul menilai, sebagian besar keluhan masyarakat muncul karena layanan publik tidak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan. Ia menyoroti bahwa perencanaan program pemerintah sering kali tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat, sehingga belanja daerah kehilangan daya dorong terhadap ekonomi lokal.
“Yang dibutuhkan warga adalah layanan cepat dan infrastruktur memadai. Kalau alokasi anggarannya tidak diarahkan ke sana, maka sebesar apa pun PAD tidak akan memberi dampak,” tegasnya.
DPRD mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan audit internal terhadap pos-pos belanja yang dianggap menyedot anggaran, namun minim kontribusi terhadap pembangunan. Reformasi belanja menjadi kunci agar Samarinda dapat memperkuat kapasitas fiskalnya tanpa harus menaikkan beban pajak ke masyarakat.
“Kemandirian fiskal baru bisa dicapai bila daerah berani merampingkan belanja yang tidak efektif dan memindahkannya ke sektor yang benar-benar produktif,” tambah Yusrul.
Ia menegaskan, perubahan APBD seharusnya dijadikan momentum untuk merombak arah kebijakan fiskal, bukan sekadar menambah penerimaan. Transparansi, efisiensi, dan pengukuran hasil program dinilai harus menjadi standar baru dalam pengelolaan anggaran.
“Warga ingin merasakan hasilnya, bukan hanya melihat angkanya. Itu inti dari kemandirian fiskal,” pungkasnya.
