SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan peringatan keras terhadap melemahnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lonjakan kebutuhan belanja sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara dinilai tidak sebanding dengan turunnya penerimaan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Anggota Fraksi PKB Abdurrahman KA memaparkan bahwa penurunan drastis pendapatan dari pusat, khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil, merupakan sinyal bahwa Kaltim harus menata kembali strategi fiskal secara menyeluruh. Dengan proyeksi APBD yang stagnan di angka Rp15,15 triliun, ruang belanja Pemerprov disebut makin terbatas.
PKB menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan pembangunan. Alokasi belanja modal yang hanya berkisar Rp1,6 triliun dinilai tidak cukup untuk mempercepat kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Abdurrahman menyebut hal ini sebagai indikasi bahwa pola penganggaran lama sudah tidak cocok dengan tantangan fiskal hari ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Target PAD Rp10,75 triliun dianggap tidak boleh dibangun di atas kebijakan instan seperti kenaikan tarif pajak dan retribusi yang membebani masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PKB menyoroti indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan pelemahan. Data BPS terbaru mencatat peningkatan jumlah penganggur serta turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
“Situasi ini sebagai bukti bahwa ekosistem kerja di daerah masih belum pulih secara optimal,” terangnya, Kamis (4/12/2025).
PKB mendesak pemerintah mempercepat realisasi program agar belanja daerah benar-benar mendorong pergerakan ekonomi. Menurutnya, tanpa perbaikan tata kelola, APBD berisiko tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Abdurrahman menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan Kaltim sebagai penyangga IKN tidak sekadar diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari ketepatan pemerintah memastikan manfaatnya dirasakan nyata oleh publik.
Teks foto : Fraksi PKB DPRD Kaltim saat menyampaikan pandangan di rapat paripurna (istimewa).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
