“Persoalan Infrastruktur Menjadi Keluhan Publik, Sayid Muziburahman”

- Jurnalis

Senin, 15 Desember 2025 - 02:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.id, Samarinda – Kebutuhan dasar warga Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan utama dalam laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim masa sidang III tahun 2025.

Kendati pembangunan terus berjalan, berbagai persoalan infrastruktur dan pelaksanaan Program Gratispol disebut masih jauh dari harapan masyarakat. Senin (08/12/2025)

Laporan tersebut dipaparkan pada Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung B dan dihadiri 28 legislator. Dalam reses yang digelar pada 24–31 Oktober itu, anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan.

Anggota Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur tetap mendominasi keluhan publik. Pembangunan dianggap belum merata dan masih menyisakan banyak titik bermasalah.

Baca Juga :  Seluruh Anggota DPRD Kaltim Tuntaskan Reses 2025, Aspirasi Publik Siap Diakomodasi dalam APBD 2026

“Semenisasi di beberapa ruas jalan lingkungan pemukiman dan akses menuju jalan utama, pembuatan dan perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan jalan-jalan yang rawan longsor, dan pembuatan gorong-gorong untuk mengatasi persoalan banjir,” papar Sayid.

Keluhan atas buruknya layanan air bersih juga mencuat di berbagai wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara. Warga menyebut distribusi air belum menjangkau semua kawasan, sementara kualitas air masih keruh di sejumlah titik.

Baca Juga :  Sayid Muziburrachman Dorong Pemprov Kaltim Tingkatkan Akses Kesehatan hingga ke Daerah Perbatasan

Akses internet tak luput dari perhatian—khususnya masyarakat daerah terpencil yang masih tertinggal dalam pelayanan komunikasi. Kondisi ini dinilai menghambat kegiatan ekonomi hingga layanan pendidikan yang kini banyak bergantung pada teknologi digital.

Selain infrastruktur, pelaksanaan Program Gratispol (pendidikan gratis) juga banyak dipertanyakan. Persoalan teknis, seperti prosedur penyaluran bantuan dan ketepatan sasaran, menjadi catatan penting yang dibawa anggota dewan ke meja pembahasan.

Dengan rampungnya laporan reses ini, DPRD Kaltim menegaskan akan mendorong pemerintah provinsi mempercepat pemerataan pembangunan agar kebutuhan dasar seluruh masyarakat Kaltim benar-benar terpenuhi.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB