RadiusKaltim.co, Samarinda – Dorongan pembenahan tata kelola sampah kembali mencuat di DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai persoalan sampah kota tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya mengandalkan pola kerja konvensional seperti penambahan armada pengangkut atau perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Novan menegaskan, tumpukan sampah yang terus meningkat setiap hari menunjukkan bahwa Samarinda membutuhkan cara pandang baru yang lebih modern, berkelanjutan, dan melibatkan warga secara langsung. “Kalau pendekatannya masih sama seperti 10 tahun lalu, hasilnya juga akan sama. Kita perlu mengubah sistem, bukan hanya menambah tenaga di lapangan,” ujar dia.
Ia menyoroti bahwa kota ini menghasilkan ratusan ton sampah setiap hari, sementara kapasitas TPA semakin terbatas. Karena itu, konsep ekonomi sirkular menurutnya harus ditempatkan sebagai pondasi utama dalam kebijakan pengelolaan sampah. Limbah yang selama ini dibuang, kata dia, seharusnya diposisikan sebagai bahan baku yang bisa kembali ke rantai produksi.
“Ketika sampah dipandang sebagai komoditas, maka pola kerjanya berubah. Ada peluang daur ulang plastik, ada ruang untuk kompos, bahkan limbah kerajinan bisa dipasarkan. Ini membuka ekonomi baru yang selama ini tidak disentuh,” paparnya.
Komisi IV, lanjut Novan, mendorong Pemkot memperkuat ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah, unit daur ulang skala kecil, hingga pelatihan wirausaha berbasis lingkungan. Ia menilai masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya sebagai objek kebersihan, melainkan harus menjadi pelaku dalam mata rantai pengelolaan limbah.
“Pelibatan warga itu wajib. Tanpa itu, sampah tetap menumpuk meski angkutan ditambah. Ketika masyarakat punya manfaat ekonomi, mereka akan ikut menjaga sistemnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap memperkuat dukungan anggaran terutama untuk sektor pendidikan lingkungan dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah di permukiman dan sekolah. Namun, fasilitas itu harus diimbangi dengan kepastian pasar bagi hasil daur ulang sehingga program tidak berhenti di gudang atau TPS.
Novan juga mendorong dunia usaha dan pelaku industri kreatif untuk ikut membangun rantai pasok daur ulang. Kolaborasi multipihak dianggap penting agar pengelolaan sampah tidak bergantung pada pemerintah semata. “Sampah ini persoalan kota, bukan persoalan satu dinas. Semua pihak harus masuk,” katanya.
Ia mengingatkan, selama pendekatan masih reaktif dan hanya mengandalkan penanganan akhir, maka persoalan sampah akan terus berulang. “Kita butuh perubahan berpikir. Dari membuang ke memanfaatkan, dari beban menjadi sumber daya,” pungkasnya.
