Radiuskaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung kini menjadi isu kesehatan publik yang lebih mendesak dibanding sekadar meningkatkan jumlah layanan pengobatan. Dewan menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) harus diarahkan menjadi instrumen utama untuk memetakan risiko penyakit warga sejak dini.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyebut persoalan terbesar kota ini bukan pada banyaknya warga berobat, tetapi pada minimnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan rutin. Menurutnya, tanpa strategi pencegahan yang kuat, beban layanan kesehatan akan terus meningkat setiap tahun.
“Kita berhadapan dengan pola penyakit yang makin bergeser. Masalahnya bukan hanya mereka yang sakit, tetapi mereka yang belum sadar bahwa dirinya berisiko. Isu ini yang harus kita tangani,” ujarnya.
Celni menilai Program CKG selama ini masih dipersepsikan sebagai layanan cek sesaat, padahal bisa diperluas menjadi alat pemetaan kesehatan kota. Dari data pemeriksaan inilah pemerintah dapat membaca tingkat kerentanan masyarakat per wilayah, menentukan prioritas penanganan, dan menyusun kampanye kesehatan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau data risikonya kuat, kita bisa tahu wilayah mana yang rawan hipertensi, mana yang tinggi kasus diabetes, dan siapa saja yang perlu intervensi cepat. Program ini harus jadi tulang punggung deteksi dini,” tegasnya.
Ia mendorong agar CKG tidak berhenti pada pemeriksaan tekanan darah atau gula darah, melainkan dikembangkan dengan skrining lanjutan, konseling risiko, edukasi gaya hidup, hingga rujukan cepat ke fasilitas kesehatan jika ditemukan indikasi penyakit serius.
“Masyarakat harus merasa bahwa pemeriksaan ini bukan hanya formalitas, tapi pintu masuk untuk mencegah penyakit lebih berat,” tambahnya.
DPRD juga meminta agar penyebaran informasi mengenai CKG lebih agresif, terutama melalui kelurahan, RT, posyandu, hingga komunitas warga. Celni menegaskan bahwa isu kesehatan tidak akan tertangani jika akses informasi hanya berputar pada kelompok tertentu.
“Kita ingin pencegahan menjadi budaya, bukan kegiatan musiman. Semua warga harus merasa punya akses yang sama untuk menjaga kesehatannya,” pungkasnya.
