SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menilai persoalan banjir Samarinda tidak akan pernah tuntas selama pemerintah belum menyentuh akar masalah di kawasan hulu Sungai Karang Mumus (SKM). Anggota Komisi III, Subandi, menegaskan bahwa penataan ruang di hulu sudah memasuki fase kritis akibat masifnya pembukaan lahan untuk permukiman.
Menurut Subandi, penyusutan area resapan di wilayah hulu yang mencakup Pampang, Tanah Datar, Marangkayu hingga Muara Badak membuat debit limpasan air semakin besar dan langsung menghantam kawasan Samarinda Utara setiap kali hujan deras.
Di sisi lain, upaya pemerintah menangani banjir dinilai masih berjalan dengan fokus yang berbeda. Pemkot Samarinda mengedepankan penanganan SKM sebagai langkah teknis paling mendesak, sementara Pemprov Kaltim mendorong pengerukan Sungai Mahakam karena pendangkalan sudah cukup parah.
“Keduanya punya kajian teknis, jadi bukan soal mana yang salah. Tapi prioritas awal tetap harus dari hulu dulu, supaya efek bajirnya bisa ditekan,” ujar Subandi, Kamis (4/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa pengerukan Sungai Mahakam memerlukan anggaran besar karena mencakup bentangan sungai yang panjang. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu menetapkan tahapan yang realistis tanpa mengabaikan urgensi penanganan SKM.
Subandi menegaskan, kolaborasi lintas pemerintah daerah menjadi satu-satunya cara mengatasi banjir secara permanen. Tanpa pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan di hulu, seluruh program fisik di kawasan tengah dan hilir hanya akan bersifat sementara.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, banjir akan tetap turun ke Samarinda. Kita butuh langkah bersama, bukan kerja terpisah,” tutupnya.
Teks foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
