Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar gabungan organisasi masyarakat (Ormas) yang menamakan diri Fraksi Kaltim. Kelompok ini beberapa kali turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian pendapat yang sah dalam negara demokrasi.
“Ada dukungan aspirasi dari masyarakat yang menyuarakan kepedulian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Menurut Firnadi, Gubernur Kaltim telah bertemu langsung dengan kementerian terkait untuk menyampaikan keberatan daerah terhadap rencana pemangkasan TKD dan penurunan DBH.
“Sekarang ketika masyarakat ikut bergerak menyuarakan hal yang sama, saya kira itu positif,” tambahnya.
Firnadi menilai alasan penolakan yang disampaikan para demonstran cukup beralasan. Pemotongan TKD serta turunnya DBH dinilai dapat berdampak besar pada kemampuan daerah menjalankan pembangunan. Selama ini APBD Kaltim berjalan dengan pola belanja sekitar Rp21 triliun. Jika terjadi pengurangan hingga Rp6 triliun, sejumlah program dipastikan tidak bisa dilaksanakan.
Meski demikian, Firnadi berharap aksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan mengedepankan ketertiban. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di daerah telah berupaya maksimal agar kebijakan pusat tidak memberikan dampak besar terhadap pembangunan di Kaltim. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
