Radiuskaltim.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai persoalan keluarga di daerah ini semakin kompleks karena kondisi sosial masyarakat yang berubah cepat, sementara dukungan dari pemerintah belum mengikuti kebutuhan zaman. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menegaskan bahwa kebijakan perlindungan keluarga tidak cukup hanya lewat regulasi, tetapi harus dibangun melalui pembenahan lingkungan sosial yang lebih sehat dan produktif.
“Kalau lingkungan sosial kita penuh tekanan pengangguran tinggi, akses pekerjaan minim, dan ruang aktivitas positif makin sempit maka keluarga akan jadi pihak yang paling terdampak,” ujar Sri Puji saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.
Menurutnya, banyak persoalan rumah tangga muncul bukan karena konflik internal, tetapi karena kondisi sosial-ekonomi yang menekan. Ia menilai pemerintah masih memandang isu keluarga secara sektoral, padahal akar masalahnya lebih luas dari itu.
“Ketahanan keluarga tidak bisa berdiri sendiri. Ia lahir dari ekosistem sosial yang mendukung mulai dari ekonomi, kesehatan mental, hingga ruang berkegiatan masyarakat,” jelasnya.
Sri Puji menegaskan perlunya strategi baru yang intervensinya lebih terarah, seperti membuka pusat kegiatan keluarga di kelurahan, menyediakan konselor keluarga, hingga menciptakan ruang publik yang memungkinkan interaksi positif antarwarga. Ia juga meminta Pemkot Samarinda memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan tidak berhenti pada seminar dan sosialisasi.
“Kalau ada pusat layanan keluarga yang benar-benar aktif, warga yang sedang menghadapi tekanan ekonomi atau masalah psikologis bisa mendapatkan rujukan lebih cepat. Jangan menunggu masalahnya membesar dulu,” katanya.
Tak hanya itu, ia menyoroti perlunya memperluas akses pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, keluarga yang memiliki stabilitas pendapatan cenderung lebih tahan menghadapi tekanan sosial.
“Pemberdayaan adalah fondasi. Kalau ekonomi warga kuat, kemungkinan konflik serius di rumah tangga juga bisa ditekan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah lebih responsif menjawab perubahan sosial yang makin dinamis. Tanpa pembenahan serius, ia khawatir masalah keluarga di Samarinda akan meningkat dan berdampak pada tumbuh kembang generasi muda.
“Ini bukan sekadar isu rumah tangga. Ini menyangkut kualitas masa depan anak-anak Samarinda. Maka pembenahan lingkungan sosial harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
