DPRD Kaltim Sebut Kapasitas SMA Masuk Fase Darurat, Minta Pemprov Hentikan Pola Penanganan Jangka Pendek

- Jurnalis

Selasa, 2 Desember 2025 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Temuan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Kamis (27/11/2025).

Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyebut pertumbuhan jumlah pelajar tidak lagi sebanding dengan penambahan unit sekolah baru.

Ketentuan zonasi turut mempersempit kesempatan siswa memilih sekolah, sementara infrastruktur yang tersedia tidak mencukupi.

“Banyak anak terpaksa menempuh jarak belasan sampai puluhan kilometer setiap hari hanya untuk bisa bersekolah di SMA negeri. Ini tanda bahwa sistem pendidikan kita sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan,” ujar Andi.

Menurut Andi, permasalahan terbesar bukan hanya soal jumlah sekolah yang minim, tetapi lemahnya kesiapan pemerintah dalam menyediakan lahan yang layak.

Baca Juga :  Dispora Kaltim Resmikan Akademi Olahraga: Langkah Baru Menuju Pembinaan Atlet Unggul

Banyak usulan Unit Sekolah Baru (USB) terhenti di tahap verifikasi karena status tanah masih bermasalah.

“Kami tidak ingin lagi menerima usulan yang setengah matang. Lokasi pembangunan sekolah harus clean and clear. Kalau lahan bermasalah, proyek pasti akan mandek,” tegasnya.

Balikpapan menjadi daerah dengan kebutuhan paling mendesak untuk pembangunan SMA Negeri. Dua USB masuk proyeksi 2026.

Namun Samarinda juga mendapat perhatian serius, terutama SMA Negeri 2 yang kini harus menampung siswa dari dua kecamatan sekaligus: Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.

Andi Satya mengingatkan bahwa APBD 2026 dipastikan mengalami penyesuaian fiskal, sehingga pembangunan sekolah tidak bisa hanya berlandaskan daftar kebutuhan, tetapi harus disusun dengan perencanaan matang sesuai kemampuan anggaran.

Baca Juga :  Damayanti Komitmen Tingkatkan SDM dan Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Kaltim

“Tanpa perencanaan realistis, sebagian besar kebutuhan ini akan tetap menjadi daftar tunggu yang tidak pernah selesai,” katanya.

Komisi IV mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar meninggalkan pola penanganan musiman. Mereka meminta adanya peta kebutuhan pendidikan yang komprehensif, progresif, dan berjangka panjang.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola tambal sulam. Pendidikan adalah hak dasar, dan pemerintah harus hadir dengan solusi yang menyentuh akar persoalan,” pungkas Andi.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim
KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG
​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis
KNPI Samarinda Desak Polisi Usut Tuntas Tabrak Lari, Diduga Bus Tambang Loajanan Kukar
DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah
DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan
DPRD Samarinda Minta Pemerataan Anggaran Sekolah untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
DPRD Samarinda Siapkan Aturan Baru Ketenagakerjaan untuk Tekan Konflik Industrial
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:16 WIB

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:28 WIB

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:23 WIB

​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:09 WIB

DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:05 WIB

DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB