Samarinda— Upaya DPRD Kaltim memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mengerucut pada sektor alur sungai. Dewan menilai, jalur perairan yang selama ini menjadi lalu lintas vital ekonomi memiliki potensi pendapatan yang belum tergarap optimal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan ada beberapa ruang pengelolaan yang bisa dimaksimalkan, salah satunya melalui peran Perusahaan Daerah (Perusda).
Ia menyoroti pengelolaan aset daerah yang selama ini belum berjalan efektif. Dari sepuluh jembatan di Kaltim, hanya satu yang dikelola sebagai sumber pemasukan bagi daerah.
“Kita melihat beberapa hal yang bisa ditata kembali. Misalnya, kapal-kapal yang melakukan penggolongan membutuhkan asistensi dan pemanduan. Area itu berpotensi menjadi sumber pendapatan bila dikelola secara maksimal,” ujarnya usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (30/11/2025).
Hamas sapaan akrabnya, menyebut sembilan jembatan lainnya masih berada dalam pengelolaan pihak swasta. Ia berharap Perusda ke depan dapat mengambil peran melalui skema kontrak satu pintu.
“Peluang ini sangat besar sebagai sumber PAD baru,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Hamas menyoroti aktivitas Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai contoh konkret potensi nilai ekonomi dari jalur sungai.
“Di STS Berau, misalnya, setiap bulan ada sekitar 150 vessel yang beroperasi. Jika satu vessel memuat 75 ton dengan nilai Rp1 juta, pendapatannya bisa mendekati Rp7 triliun. Itu baru dari satu titik,” jelasnya.
Hamas optimistis, jika potensi-potensi tersebut dikelola dengan regulasi yang tepat, pendapatan daerah bisa meningkat signifikan dan mendorong kemandirian fiskal Kaltim.
“Dalam waktu dekat kami akan mendorong penyusunan regulasinya. Langkah awal yang paling memungkinkan adalah penggolongan di Jembatan Mahakam,” pungkasnya.
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
