“DPRD Kaltim Komitmen Akan Perjuangkan Aspirasi Rakyat Melalui Forum Pengambilan Keputusan Anggaran”

- Jurnalis

Senin, 15 Desember 2025 - 02:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.id, Samarinda – Samarinda – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp6 triliun sempat menimbulkan kekhawatiran publik, terutama terkait efektivitas penyampaian aspirasi dalam kegiatan reses DPRD Kaltim. Namun, DPRD memastikan pelaksanaan reses tidak akan terganggu kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menyampaikan bahwa pelaksanaan reses tetap berjalan normal sesuai agenda resmi. Senin (08/12/2025)

“Tidak sebenarnya. Kalau untuk TKD sendiri tidak berpengaruh ya. Yang berdampak itu ke DPRD kan tidak terlalu berpengaruh,” ungkapnya.

Baca Juga :  Salehuddin Angkat Bicara soal Menyelaraskan Jurusan Dibangku SMK dengan Dunia Kerja

Ia menjelaskan, pemangkasan dana hanya menyentuh bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga dampaknya lebih terasa pada program pemerintah daerah dibanding kegiatan kedewanan.

“Berpengaruhnya sebenarnya ke masyarakat. Dari hasil yang berkurang lebih hampir, berapa? 6 T ya kita ya? Itu pasti berpengaruh dampaknya,” ucapnya.

Meski demikian, legislator tetap berkomitmen untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi warga dalam forum pengambilan keputusan anggaran.

Yenni menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan strategi agar tekanan fiskal tidak terlalu membebani masyarakat, terutama sektor layanan prioritas publik.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Siap Tindaklanjuti Usulan Kemenag Soal Penambahan dan Insentif Pengawas Madrasah

“Tapi dengan kebijakan pemerintahan yang baru sudah dimasuk beserta teman-teman, saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” ujar politisi PDIP tersebut.

Ia menilai optimalisasi belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi tuntutan penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

DPRD juga berjanji memastikan setiap aspirasi tetap mendapatkan ruang pembahasan dalam kebijakan fiskal yang sedang disesuaikan.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB