DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

- Jurnalis

Kamis, 14 November 2024 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyoroti potensi ekonomi besar yang dimiliki wilayah pesisir dengan garis pantai yang luas, laut, dan pantai. Menurutnya, pengelolaan yang optimal terhadap sumber daya ini dapat memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Husin menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah akan membuka peluang bagi percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

“Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Potensi ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta memberikan manfaat sosio-ekonomi bagi masyarakat sekitar,” katanya, Kamis (14/11/2024).

Baca Juga :  Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kaltim 2024 Ditargetkan Capai 77 Persen

Lebih lanjut, Husin menyoroti bahwa sumber daya alam pesisir dan pulau kecil seringkali belum dikelola dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, ia menilai perlunya regulasi yang jelas agar pengelolaan wilayah ini dapat berjalan dengan terarah dan terpadu.

Dengan adanya regulasi yang tepat, menurutnya, akan terbentuk ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

“Dengan pengelolaan yang baik, potensi ekonomi pesisir dapat berkembang, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Baca Juga :  "DPRD Kaltim Tekankan Mitigasi Serius terkait Banjir Sebagai langkah serius pemerintah"

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap agar masyarakat pesisir tidak lagi mengalami ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daratan.

Ia menilai bahwa ketimpangan tersebut harus segera diatasi melalui pengelolaan wilayah yang lebih adil dan merata.

“Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dengan demikian, masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata,” tutup Husin. (Adv).

Herdi|Bustami

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB