SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menekankan perlunya peningkatan kapasitas administrasi di sejumlah kabupaten/kota agar tidak terus-menerus tertinggal dalam penyerapan bantuan keuangan provinsi. Hal ini menyusul temuan bahwa sebagian daerah kerap gagal mendapatkan alokasi yang seharusnya bukan karena ketidakadilan kebijakan, melainkan akibat lemahnya kesiapan dokumen dan pengisian sistem anggaran.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa bottleneck terbesar bukan berada pada proses di Pemprov, tetapi di level daerah yang belum optimal mengoperasikan SIPD maupun SIPKD. Ia menegaskan bahwa aturan teknis dari pemerintah pusat tidak bisa dinegosiasikan.
“Kalau salah input, atau tidak mengajukan sama sekali, otomatis tidak bisa diproses. Itu yang membuat beberapa daerah tertinggal,” jelasnya, Kamis (4/12/2025).
Keterlambatan dan kesalahan administrasi paling sering terjadi di Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat, dan Bontang. Kesalahan pengisian akun, ketidaksesuaian data teknis, hingga tidak lengkapnya persyaratan penganggaran menyebabkan bantuan provinsi tidak bisa digulirkan. Kondisi ini, menurut DPRD, berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah bila tidak segera dibenahi.
Sebaliknya, daerah seperti Samarinda, Berau, dan Paser dinilai lebih siap secara regulasi dan administrasi sehingga proses pencairan bantuan dapat berjalan lebih cepat. Kemampuan mengelola dokumen anggaran yang presisi membuat daerah tersebut lebih mudah tersambung dengan mekanisme penyaluran bantuan provinsi.
Hasanuddin meminta Pemprov memberikan pendampingan intensif, termasuk pelatihan teknis bagi daerah yang belum siap. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa tercapai bila seluruh kabupaten/kota mampu memenuhi persyaratan anggaran dengan benar.
“Yang paling membutuhkan justru sering terkendala administrasi. Ini harus diperbaiki supaya mereka tidak terus tertinggal,” ujarnya.
Naskah sudah sangat dirombak. Jika ingin angle lebih politis, lebih teknokratis, atau lebih kritis terhadap sistem SIPD/SIPKD, tinggal beri instruksi.
Teks foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (istimewa).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
