Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses asesmen serta kriteria pemilihan Duta Budaya. Seruan ini mencuat setelah adanya kasus dugaan penyimpangan seksual yang melibatkan mantan Duta Budaya Berau.
“Ke depan, setiap perangkat daerah yang menggelar kegiatan seperti ini harus lebih selektif, baik dari sisi kriteria, asesmen, maupun aspek pendukung lainnya,” tegas Agusriansyah.
Ia menekankan bahwa persoalan utama dalam kasus tersebut bukan pada gelar yang disandang pelaku, melainkan tindakan pelecehan seksual itu sendiri. Menurutnya, perbuatan tersebut tidak dapat diterima dalam pandangan agama maupun norma sosial.
“Kita tidak fokus pada gelarnya. Yang pasti, pelecehan seksual adalah perbuatan yang sama sekali tidak bisa ditolerir, baik menurut agama maupun nilai-nilai positif di masyarakat,” ujarnya.
Selain evaluasi mekanisme seleksi, Agusriansyah juga menyoroti pentingnya mitigasi sejak dini melalui penguatan peran keluarga dalam pendidikan moral. Ia menilai pola pengasuhan yang baik, kedekatan emosional, serta lingkungan pergaulan yang positif dapat membentuk karakter anak sejak kecil.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas untuk memberikan efek jera. Agusriansyah berharap evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemilihan Duta Budaya serta penguatan pendidikan moral dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. (Adv).
Penulis : Herdi
Editor : Syahfril
