Radiuskaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa kondisi fiskal yang tengah mengetat secara nasional tidak boleh menjadi alasan berhentinya pelayanan dan pembangunan di daerah. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Pemkot menjaga ritme kerja sambil memastikan setiap program benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Helmi mengatakan, tekanan anggaran bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Namun, kemampuan mengelola prioritas dan menyeleksi program menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meski pagu anggaran tidak sepanjang tahun-tahun sebelumnya.
“Situasi fiskal memang menantang, tapi bukan berarti aktivitas pembangunan ikut melemah. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketepatan memilih program yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujarnya.
Ia menuturkan, koordinasi antara DPRD dan Pemkot terus dilakukan agar setiap rupiah belanja daerah diarahkan pada sektor strategis. Helmi menekankan pentingnya menghindari program yang repetitif, seremonial, atau tidak memberikan manfaat luas.
“Kita tidak bisa lagi menjalankan program hanya karena sudah jadi agenda tahunan. Dana harus dipusatkan pada kebutuhan inti seperti layanan dasar, akses publik, dan sektor yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Terkait tekanan anggaran nasional, Helmi menyebut Samarinda masih memiliki ruang gerak karena kontribusi PAD yang relatif stabil. Menurutnya, faktor ini menjadi modal utama untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan meski transfer pusat berpotensi turun signifikan.
“PAD yang kuat memberi bantalan. Jadi, sekalipun ada tekanan dari pusat, kita masih bisa menggerakkan program prioritas,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi menekankan bahwa kondisi fiskal ini justru menjadi momentum memperketat pengawasan. Ia mengingatkan agar setiap proses penganggaran dilakukan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
“Fiskal ketat itu harus dibalas dengan pengawasan ketat juga. Kita tidak boleh toleran terhadap belanja yang tidak berdampak,” ujarnya.
Menurut Helmi, ukuran keberhasilan pemerintah bukan pada besar kecilnya anggaran, tetapi seberapa tepat dana publik menjawab masalah di masyarakat. DPRD memastikan akan mengawal arah kebijakan agar tetap selaras dengan kebutuhan warga.
“Yang penting itu efeknya, bukan nominalnya. Selama dana dipakai untuk hal yang benar, pembangunan tetap bisa bergerak,” pungkasnya.
