SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan agar seluruh program penanganan banjir di Samarinda tidak dikerjakan setengah langkah. Ia menyebut, berbagai proyek besar yang sedang berjalan akan kehilangan manfaat jika pemerintah tidak menyiapkan pembiayaan dan tahapan jangka panjang yang konsisten.
Subandi menilai pembangunan folder pengendali banjir di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara, adalah contoh program yang harus dijaga keberlanjutannya. Proyek seluas 60 hektare itu diproyeksikan menjadi penahan limpasan air dari hulu Sungai Karang Mumus (SKM) sebelum masuk kawasan padat penduduk.
“Folder itu akan menjadi penyangga utama. Kalau berhenti di tengah jalan, limpasan dari hulu tetap akan langsung turun ke kota,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Saat ini penggalian baru mencakup sekitar 10 hektare dari total target 60 hektare, sehingga kebutuhan anggaran masih sangat besar. Subandi menekankan bahwa proyek jangka panjang seperti ini harus mendapatkan kepastian dukungan fiskal lintas tahun, bukan hanya mengandalkan kemampuan APBD dalam satu periode.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pengendalian SKM tidak bisa berdiri sendiri. Pengerukan sedimentasi Sungai Mahakam juga harus masuk dalam paket penanganan banjir. Kondisi pendangkalan yang semakin parah, bahkan terlihat dari tumbuhnya rumput di area sungai sekitar Jalan Slamet Riyadi, menunjukkan daya tampung Mahakam terus menurun.
“Kapal saja sudah mulai sulit merapat. Itu tanda sedimentasi sudah mengganggu. Kalau Mahakam dangkal, air dari SKM tidak punya ruang,” kata Subandi.
Ia menegaskan, banjir Samarinda hanya bisa dikendalikan jika penanganan hulu, tengah, hingga hilir sungai dirangkai dalam satu strategi yang utuh bukan berjalan sendiri-sendiri sesuai prioritas instansi masing-masing.
Teks foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi (istimewa).
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
