Radiuskaltim.co, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong pemerintah kota untuk lebih serius memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ajakan ini muncul seiring menguatnya sinyal penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada ruang fiskal Samarinda.
Deni menegaskan, ketergantungan tinggi terhadap dana pusat bukanlah pilihan aman bagi daerah yang ingin memastikan pembangunan tetap bergerak stabil. Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda mulai memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh sumber yang memungkinkan.
“Jangan menunggu sampai anggaran pusat betul-betul dipangkas baru kita panik. Daerah harus sigap memperkuat PAD, supaya pembangunan tetap berjalan walaupun kebijakan nasional berubah,” ujarnya.
Menurutnya, Samarinda memiliki modal ekonomi yang cukup besar untuk digarap lebih optimal, mulai dari jasa, pajak daerah, hingga inovasi pengelolaan aset. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pondasi fiskal yang mandiri.
“Kemandirian fiskal itu bukan sekadar slogan. Kita harus berani menggali potensi ekonomi lokal dengan serius. Hanya sedikit daerah yang benar-benar bisa berdiri sendiri, dan Samarinda harus menuju ke sana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembenahan fiskal tidak cukup hanya melalui peningkatan pendapatan. Efisiensi belanja daerah harus berjalan paralel, terutama menekan program-program yang dinilai kurang produktif.
“Setiap anggaran harus kembali ke masyarakat. Fokus belanja harus jelas: pelayanan publik, kesejahteraan, dan program yang memberi manfaat langsung,” katanya.
DPRD, lanjut Deni, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar selaras dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan kemandirian. Upaya ini diharapkan mampu menguatkan ketahanan ekonomi kota di tengah ketidakpastian arah kebijakan nasional.
“Tujuannya sederhana: Samarinda harus siap berdiri di atas kaki sendiri. Jika fiskalnya kuat, pembangunan tidak akan mudah terguncang,” pungkasnya.
