Daerah Diminta Dilibatkan Aktif dalam Tata Kelola Energi Bersubsidi

- Jurnalis

Jumat, 19 Desember 2025 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan distribusi energi bersubsidi tidak bisa lagi ditangani dengan pola sentralistik. Keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan BBM dan gas elpiji dinilai menjadi akar berulangnya masalah kelangkaan dan gejolak harga di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pemerintah daerah selama ini berada di posisi yang tidak seimbang. Daerah diminta menjaga stabilitas, namun tidak diberi ruang untuk mengawasi langsung jalur distribusi maupun penentuan kuota energi bersubsidi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kerap menanggung dampak sosial ketika terjadi antrean panjang atau pasokan tersendat. Padahal, seluruh kendali distribusi berada di tingkat pusat dan dijalankan oleh pihak tertentu tanpa keterlibatan aktif pemerintah lokal.

Baca Juga :  Dampak Efisiensi Anggaran MBG Tuai Kontroversi, Begini Komentar Shamri

Rohim menilai lemahnya transparansi distribusi membuka celah penyimpangan di lapangan, mulai dari permainan harga hingga dugaan penimbunan. Tanpa akses data dan kewenangan pengawasan, daerah hanya bisa bersifat reaktif saat persoalan sudah memicu keresahan masyarakat.

Ia mendorong perubahan pola tata kelola energi dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pengawas langsung, bahkan pelaksana teknis di tingkat lokal. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar pengendalian distribusi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Rohim menekankan bahwa energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara adil dan akuntabel. Ketimpangan distribusi, menurutnya, berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas yang dihadapi warga.

Baca Juga :  Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96: Generasi Muda Diimbau Jaga Persatuan dan Berperan Aktif dalam Kemajuan Bangsa

Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Rohim, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh tata kelola energi agar tidak selalu menempatkan daerah sebagai pihak yang menanggung dampak tanpa kewenangan. Reformasi sistem distribusi dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat.

“Kalau daerah diberi ruang dan peran yang jelas, pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan persoalan di lapangan tidak terus berulang,” tegasnya.

 

Berita Terkait

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim
KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG
​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis
KNPI Samarinda Desak Polisi Usut Tuntas Tabrak Lari, Diduga Bus Tambang Loajanan Kukar
DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah
DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan
DPRD Samarinda Minta Pemerataan Anggaran Sekolah untuk Pulihkan Kepercayaan Publik
DPRD Samarinda Siapkan Aturan Baru Ketenagakerjaan untuk Tekan Konflik Industrial
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:16 WIB

KESMI Samarinda Soroti Dugaan Suap 36 M dan Dokumen Terbang KSOP Samarinda Usai Gelar Aksi di Kejati Kaltim

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:28 WIB

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:23 WIB

​Pesan Tegas Muhammad Alif Usai Dilantik Ketua IMM Samarinda: Kita Adalah Mitra Kritis

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:09 WIB

DPRD Samarinda Dorong Reformasi OPD untuk Percepat Transformasi Ekonomi Daerah

Kamis, 25 Desember 2025 - 10:05 WIB

DPRD Samarinda Dorong Rumah Aman Jadi Pusat Pemulihan Korban Kekerasan

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB